Dakwahpos.com, Bandung – Dinamika dispensasi nikah di Indonesia masih menjadi persoalan kompleks di tengah upaya melindungi hak anak dan menegakkan ketentuan hukum perkawinan. Persoalan tersebut dibahas oleh Sayyid, mahasiswa semester 3 Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam pemaparan materi yang berlangsung di Masjid Ikomah, Kampus 1 UIN Bandung, Jumat (16/10/2026). Pembahasan ini menyoroti ketegangan antara hukum positif yang mengatur dispensasi nikah dan perspektif hukum Islam, termasuk risiko yang muncul ketika dispensasi dijadikan jalan keluar atas berbagai persoalan sosial.
Dalam pemaparannya, Sayyid menjelaskan bahwa dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengajuan perkawinan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan di bawah usia tersebut hanya dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas alasan yang mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta kondisi psikologis dan sosial calon pengantin.
Namun, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam menafsirkan konsep ”alasan mendesak”. Penilaian terhadap alasan tersebut berpotensi berbeda-beda dalam praktik peradilan. Dalam kondisi tertentu, dispensasi nikah juga berisiko digunakan untuk melegalkan perkawinan akibat kehamilan pranikah tanpa disertai pertimbangan memadai mengenai kesiapan mental, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi calon pasangan.
Selain aspek hukum, persoalan dispensasi nikah berkaitan erat dengan faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan edukasi kesehatan reproduksi, serta kuatnya stigma sosial di sejumlah daerah terpencil menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak. Tekanan keluarga dan lingkungan terkadang membuat perkawinan dipandang sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya membutuhkan pendampingan dan penanganan lebih menyeluruh.
Dalam perspektif hukum Islam, persoalan perkawinan usia anak perlu dikaji dengan mempertimbangkan tujuan syariat atau maqashid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan manusia. Perkawinan tidak cukup dipandang sebagai pemenuhan aspek legal atau formalitas keagamaan, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga serta perlindungan terhadap hak-hak pasangan, terutama anak.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah paradoks dispensasi nikah. Di satu sisi, mekanisme ini dapat menjadi jalur hukum untuk menangani kondisi tertentu. Namun, di sisi lain, pemberian dispensasi tanpa penilaian menyeluruh berpotensi menempatkan anak dalam perkawinan yang belum siap dijalani. Ketidaksiapan emosional, ketergantungan ekonomi, terputusnya pendidikan, dan konflik rumah tangga dapat meningkatkan kerentanan pasangan terhadap perceraian dini.
Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam penerapan dispensasi nikah. Standardisasi penafsiran terhadap alasan mendesak, verifikasi multidisipliner yang melibatkan tenaga profesional sesuai kebutuhan, serta pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi langkah penting. Selain itu, pendampingan psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi perlu diperkuat agar keputusan pengadilan tidak berhenti pada pemberian izin, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan anak setelahnya.
Pembahasan mengenai dispensasi nikah tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dispensasi nikah tidak semestinya diperlakukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan sosial, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus diterapkan secara hati-hati, selektif, dan bertanggung jawab. Melalui penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, serta dukungan nyata bagi anak dan keluarga, diharapkan praktik perkawinan usia anak dapat ditekan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak.
Reporter: Khatamul Aulad Sabakinkin Adzikri KPI 3B
Reporter: Khatamul Aulad Sabakinkin Adzikri KPI 3B
Tidak ada komentar
Posting Komentar