Meminimalisir Kesalahan Data Kependudukan

Oleh : Muhammad Gilang Ramadhan / KPI 3 C

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP yang karut marut ini sudah 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Banyak masalah teknis yang terjadi di lapangan, salah 

satunya seperti lambatnya penanganan distribusi E-KTP yang menyebabkan antrian yang sangat 

panjang di masyarakat.

E-KTP memang memiliki benefit lebih dibandingkan dengan KTP biasa pada umumnya, dan 

yang paling membedakan antara E-KTP dan KTP adalah, E-KTP yang berlaku seumur hidup, 

artinya E-KTP ini tidak perlu di perpanjang setiap 5 tahun. Hal ini sangat menguntungkan karena 

menghemat kertas bahan pembuatan kartu KTP. Tapi jika tidak ditangani dengan tepat, E-KTP 

hanya akan merepotkan masyarakat.

Permasalahan yang paling menyebabkan kacau nya pengelolaan E-KTP ini adalah data 

penduduk yang tidak valid, seperti perpindahan penduduk tanpa pelaporan sehingga 

mempengaruhi mobilitas dan pergeseran penduduk, dan masih adanya penduduk yang sudah 

meninggal tetapi namanya masih tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada, ini hal yg sangat 

merugikan karena hal tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan meminimalisir permasalahan data kependudukan, 

tidak hanya sekali, namun dua kali agar dapat memastikan tidak ada lagi data yang menyimpang. 

Caranya, dengan mengubah sistem dari akte kematian menjadi langsung laporan, karena 

sebelumnya akte kematian baru dibuat setelah ada laporan bahwa ada orang yang meninggal, hal 

ini lah yang memunculkan permasalahan data kependudukan karena tidak adanya yang melapor, 

sehingga akte kematian tidak dibuat, yang akhirnya menyebabkan nama orang yang sudah 

meninggal itu masih tercantum di KPU. Dan harus diubah agar RT/RW, rumah sakit, dan pihak 

kepolisian bisa langsung melaporkan kematian seseorang di tempat kejadian, hal ini akan 

memperbaiki permasalahaan data kependudukan.

Pemanfaatan data kependudukan harus bersumber dari Kementrian Dalam Negeri sehingga itu 

menjadi sebuah tolak ukur data kependudukan, sehingga harus diupayakan agar pelayanan 

terhadap masyarakat semakin cepat dan juga responsif, tingkatkan juga pelayanan melalui sistem 

online, karena E-KTP pun adalah Kartu Tanda penduduk yang berbasis online.

Mahasiswa KPI UIN Bandung