Dakwahpos.com, Jakarta - Kegiatan pelantikan dan rapat kerja nasional Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (DPP-ASKOPIS) sukses terselenggara Kamis-Jumat (1-2/9/2023). Kegiatan ini diikuti oleh dosen KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Uwes Fatoni, M.Ag (Sekretaris Jurusan), Dr. H. Mukhlis Aliyudin, M.Ag (Ketua DPD Askopis Jawa Barat), Ridwan Rustandi, M.Sos, Agi M. Abdul Gani, M.Sos., dan Karyana Sofyan, M.Kom.I.
Dalam kegiatan tersebut Sekjen Kementerian Agama Profesor Nizar melantik pengurus pusat ASKOPIS. Dalam sambutannya Ia berharap, asosiasi tersebut menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran masyarakat antihoax dan meminimalisir politisasi agama dalam pemilu 2024.
Dalam kegiatan itu, DPP-ASKOPIS juga menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Menangkal Isu Hoax dan Politisasi Agama Di Media Menjelang Pemilu 2024″. Hadir narasumber dari Kominfo RI, KPI, KPU, dan Dewan Pakar DPP-ASKOPIS.
Dalam sambutannya, Wakil Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan sambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, tema yang diangkat oleh DPP ASKOPIS pada Seminar Nasional tersebut sangat update menjelang PEMILU 2024. Hoax dan politisasi agama kerap terjadi dan merupakan keniscayaan dalam pesta demokrasi, tugas kita agar tidak chaos dan meminimalisir dampaknya sehingga Pemilu bisa berjalan demokratis, aman, damai dan kondusif.
“Perlu sinergi dan kolaborasi dari semua pihak membangun tatanan demokrasi kita yang sehat, bermartabat dan damai. Saya berharap DPP ASKOPIS akan mampu memainkan peran penting dan berada di garda terdepan dalam menangkal hoax dan membangun Demokrasi Indonesia yang damai bebas dari hoax dan politsasi SARA,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Usman Kansong, menyebutkan bahwa mencegah disinformasi politik di Pemilu 2024 membutuhkan kolaborasi pemerintah, penyelenggara pemilu, elite politik, partai politik, masyarakat sipil, media arus utama, platform digital, dan seluruh masyarakat.
“Perlu digalang gerakan antihoaks politik menjelang Pemilu 2024 dengan pelibatan pentahelix. Bila kita berhasil mencegah disinformasi politik di media sosial yang menjadi pangkal stagnasi dan regresi demokrasi, maka kita sukses menjaga bahkan meningkatkan kualitas demokrasi di negeri kita ini,” ungkapnya.
Evri Rizqi Monarshi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, menjelaskan bahwa pentingnya literasi media. Literasi media adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan-pesan dalam berbagai bentuk media. Dalam konteks pemilu, literasi media meliputi pentingnya membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi sumber, dan menilai Informasi. Pemerintah dapat berperan dalam mengawasi dan mengatur penyebaran informasi di media, khususnya media sosial. Misalnya, dengan menerapkan hukuman bagi mereka yang dengan sengaja menyebarkan hoax. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam upaya verifikasi fakta dan melawan penyebaran hoax.
M. Afifuddin, anggota KPU RI menjelaskan bahwa Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah dan legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Indonesia telah mengatur pemilu serentak, desain keserentakan Pemilu 2024 dapat digunakan sebagai sarana integrasi bangsa dan menata kemajuan bangsa dalam bingkai NKRI.
Meskipun begitu, pemilu memiliki dampak negatif yang salah satunya adalah maraknya informasi hoax, penggiringan opini, ujaran kebencian, penyebaran gagasan intoleran. “Kehadiran DPP-ASKOPIS sangat tepat, terutama untuk membangun kesadaran masyarakat anti-hoax,” pungkas M. Afifuddin.
Afifuddin menambahkan, faktor penyebab munculnya hoax dikarenakan masyarakat mudah menerima dan menkonsumsi berita hoaks, maraknya praktik jurnalisme yang tidak terkontrol di media sosial, absennya faktor etis yang membuat proses produksi informasi yang ideal terputus, dan salah satu ekses negatif jurnalisme warga adalah orang tak peduli kewajiban etis jurnalisme.
Data BPS melalui Survei Susenas 2021, 62,10 % populasi Indonesia mengakses Internet. Tingginya penggunaan internet mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Dewan Pakar Askopis, Prilani menjelasakan bahwa dari konteks tersebut banyak resiko yang diterima dan hadapi oleh masyarakat pengguna media. Salah satu resiko yang paling banyak terjadi adalah ruang pribadi masyarakat yang begitu bebas tidak ada batasan.
Dari resiko tersebut diperlukan langkah-langkah mitigasi secara khusus, apalagimenyambut Pemilu 2024, untuk mengurangidampak politik dan kerawanan daridinamika politik di dunia digital menjelangpemilu.
Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Uwes Fatoni, M.Ag, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan kepengurusan dan rapat kerja nasional DPP-ASKOPIS periode 2022-2026.
“Saya sampaikan selamat menjalankan amanah kepada semua pengurus dibawah komando Doktor Zamroni, dan tiga orang dosen Jurusan KPI UIN Bandung masuk sebagai pengurus DPP-ASKOPIS,” ucap Ketua Bidang Penelitian dan Publikasi DPP ASKOPIS ini.
Uwes menyambut baik seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (Askopis) dengan tema “Menangkal Isu Hoax dan Politisasi Agama Di Media Menjelang Pemilu 2024″. Menurutnya dalam kontek Pemilu 2024 berita Hoax harus menjadi musuh bersama karena membelokkan kebenaran, dan membenarkan kesesatan.
"Semoga himbauan DPP-ASKOPIS untuk memerangi isu Hoax dan politisasi agama di pemilu 2024 bisa menjadi oase yang mampu mendorong semua kontestan dan masyakat sehingga bisa menurunkan tensi panas politik di tanah air," pungkasnya
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan