Sebagian orang yang tak patuh terhadap ketentuan karantina dan oknum petugas yang dapat diajak "bekerja sama" tentunya dapat membahayakan banyak orang. Oknum petugas yang dapat dibayar atau diajak kerja sama untuk tidak mematuhi karantina atau isolasi tidak bisa dibiarkan.
Tak mematuhi ketentuan karantina dapat membahayakan karena kemungkinan orang yang dikarantina membawa virus varian baru dari luar negeri. Jika orang tersebut melakukan mobilitas maka varian tersebut akan tersebar. Apalagi disaat mobilitas akibat hari libur seperti hari besar dan tahun baru itu bisa lebih memperluas penularan dan bahkan bisa terjadi gelombang ke-3.
Sedangkan itu, pemerintah secara resmi memperbarui peraturan karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia menjadi 5 hari dari sebelumya 8 hari.
Perubahan lamanya waktu karantina ini berdasarkan aturan kedatangan pelaku perjalanan internasional di masa pandemi Covid-19 yang diperbarui pemerintah. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan kekhawatirkan adanya kemungkinan penularan yang bocor akibat waktu karantina yang berkurang.
Menurut Epidemologi Universitas Griffith Australia, salah satu penyebab lonjakan kasus positif Covid-19 di Selandia Baru terjadi akibat masa karantina kurang dari tujuh hari. Berdasarkan data riset mengenai karantina, termasuk di negara perbatasan, masa karantina memang direkomendasikan minimal tujuh hari untuk orang yang sudah divaksinasi dua dosis dengan dua kali tes Covid-19.
Pemerintah tentunya harus tegas dan segera meninjak lebih lanjut tentang sebagian oknum-oknum yang tidak mematuhi ketentuan karantina. Selain itu, pemerintah juga harus harus mempertimbangkan kemampuan dari fasilitas keehatan, respon intervensi dalam negeri yang masih belum kuat, juga capaian vaksinasi di Indonesia yang belum sampai 50 persen populasi target.
Aqil Supriyanto
Mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan