x
BREAKING NEWS

Senin, 07 Oktober 2019

Sehatkan Defisit BPJS Kesehatan, Tidak Perlu Menyakiti Rakyat!

Oleh : Alfina Rahmawati
Ramai di perbincangkan saat ini, perihal defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  (BPJS)  yang kian hari semakin membengkak, anggaran pun terus menggelembung membuat semua orang bingung, sehingga menjadi penyakit menahun dan menimbulkan keresahan yang tidak berkesudahan. Pasalnya, BPJS kesehatan kini sedang berada di ambang kebangkrutan. Lalu bagaimana kah solusi terbaik yang akan menyelesaikan penyakit defisit ini?

Pemerintah pun memutuskan akan menaikkan Iuran BPJS kesehatan.  Yang menurutnya dapat menjadi solusi tepat agar menutupi defisit  yang tak kunjung membaik. Tak tanggung – tanggung nilai kenaikan nya mencapai 100% dan Tentunya hal ini menuai banyak komentar masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap keputusan tersebut. Karena BPJS seharusnya Meringan kan beban Masyarakat bukan malah Membebani Masyarakat.
 
Bagaimana Rakyat tidak menolak? Bagaimana rakyat tidak berontak? kita lihat daftar lengkap kenaikan Iuran BPJS kesehatan berdasar kan Paparan Kemenkeu " Kelas 3 Iuran naik dari Rp.  25.500,-  menjadi Rp. 42.000,- /jiwa. Dan kelas 2 Iuran naik dari Rp. 51.000,- menjadi Rp. 110.000,- /jiwa.  Serta kelas 1 Iuran naik dari Rp. 80.000,- menjadi Rp. 160.000,- /jiwa." Terlalu melonjak tinggi bukan? Bahkan mencapai lebih dari 2x lipat. Kenaikan tidak akan dapat menjadi solusi yang tepat namun akan menjadi masalah baru bagi kedepan nya.
 
Seharusnya pemerintah tidak semudah itu menaikkan iuran BPJS hingga melambung tinggi. seolah-olah tidak memikirkan nasib rakyat dan beban yang harus di tanggung oleh rakyat.  Apalagi kini masyarakat indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang semakin melemah dan harga kebutuhan mahal-mahal, serta usaha-usaha yang semakin sepi peminat, ditambah lagi harus membayar Iuran BPJS yang semakin menjadi jadi. Apalagi Rakyat semakin geram ketika BPJS mengalami defisit keuangan, akan tetapi jajaran direksi dan pengawas BPJS malah mendapatkan gaji dengan bonus setara dengan 200 juta/bulan. ANEH!
 
Bijaklah dalam mengambil keputusan wahai pemerintah yang terhormat, Cari akar permasalahan nya, benahi sistem nya, evaluasi manajemen nya,  bukan malah menjadi kan semua rakyat sebagai korban yang harus menanggung beban. Permasalahan nya ada pada kurangnya kerjasama antara pihak bpjs dengan masyarakat, dan tidak ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran serta kurang baik nya kinerja bpjs membuat semua nya kacau.
 
Kita bisa berkaca dari pengalaman, iuran sebelum dinaikkan saja masih banyak masyarakat yang menunggak apalagi jika iuran di naikkan. Memang ada beberapa masyarakat tidak disiplin dalam membayar iuran, tetapi bukan berarti iuran harus di naikkan. Adillah dalam mengambil keputusan. Ini bukan sepenuhnya kesalahan rakyat.
 
Kini BPJS seolah-olah menjadi rentenir, bagaimana rakyat tidak menunggak? Pengorbanan rakyat dengan banjir keringat, panas, terik, hujan mereka berjuang untuk dapat membayar iuran BPJS namun pengorbanan rakyat tidak di imbangi dengan sistem pelayanan yang baik. Pasien BPJS sering mengalami diskriminasi.  Bukan kah kami sebagai rakyat berhak untuk di perlakukan dan dilayani dengan baik? Kami juga rakyatmu.  Pemerintah seharusnya menjadi pelayan bagi rakyat.  Syukur syukur pemerintah memberikan rakyat pelayanan gratis bukan malah memberatkan beban rakyat.

Alfina Rahmawati,

Mahasiswi KPI UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia