Oleh: Az Zahra Nur Fikri
Beberapa tahun belakangan ini memang banyak pembangunan yang terjadi di Indonesia, infrastruktur bangunan yang menjulang semakin banyak seiring berjalan waktu terutama pada tahun 2019, karena itu terjadi banyak penaikan harga di mulai dari perekonomian sampai jenis pembayaran lain termasuk BPJS.
Pantauan BPJS yang terjadi di lapangan sepertinya kurang efektif, banyak warga yang kurang setuju dengan kenaikan harga yang terjadi pada masa sekarang terutama dalam pembayaran kartu kesehatan BPJS. Bahkan adapun yang berkomentar karena terlalu banyaknya pembayaran yang semakin mahal dari berbagai aspek, layaknya rakyat di peras dan pemerintah seperti renternir.
Pengeluaran yang semakin besar akan tetapi pemasukan sangat minim. Kenaikan tersebut akan membuat peserta dari kelompok BPJS Mandiri menunggak membayar. Karena itu pemerintah disarankan menimbang ulang besaran kenaikan iuran yang diusulkan.
Pemerintahan menyebutkan kenaikan harga iuran BPJS ini demi menjaga kepatuhan peserta membayar kewajibannya. Kenaikan ini juga di sebut sebagai perbaikan pelayanan dalam kesehatan.
Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa kenaikan ini jika di paksakan terutama bagi peserta BPJS (Mandiri) maka akan kesulitan untuk membayarnya. Maka kemiskinan akan semakin meningkat karena mereka menjadi turun kelas.
Jika pengguna BPJS Mandiri sudah kesulitan membayar iuran, tidak menutup kemungkinan kepesertaannya di BPJS diabaikan, masyarakat miskin bertambah, maka kewajiban pemerintah akan semakin berat. Karena pemerintah harus menyediakan berbagai jenis bantuan sosial untuk masyarakat.
Penulis, Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan