Sudah berapa jilid kira-kira media pers sudah membahas mengenai permasalahn yang rasanya kian hari kian eksis saja menghiasi jagat peyiaran Indonesia. Rasanya sudah tidak dapat terhitung. Maraknya tindakan korupsi yang kerap kali ddominasi oleh kalangan menengah keatas. Eits, namun tunggu dulu nyatanya dalam praktik korupsi pun hingga saat ini realitanya telah merasuki ke dalam tingkatan pemerintahan terkecil sekalipun. Katakanlah tingkat pemerintahan yang masih dalam jajaran desa atau kelurahan.
Menurut penulis, praktik-praktik korupsi pada jajaran tersebut sangat rentan. Meihat memang pada kenyataanya selama masa Pemerintahan Jokowi telah mengucurkan sedikitnya 70 Triliun untuk program pembangunan desa yang mana nantinya bertujuan untuk memfasilitasi berjalannya desa yang diharapkan rakyatnya.
Namun seperti pepatah mengatakan bahwasannya ketika kebaikan dijalankan pasti akan ada saja rintangan yang menghadang. Ya, contohnya saja orang-orang yang menduduki jabatan di ranah pemerintahan terkecil sekalipun sering melipat uang yang seharusnya untuk memfasilitasi rakyat. Belum lagi pungli (pungutan liar) yang sering terjadi dikalangan menengah kebawah. Padahal sudah jelas pemerintahan pusat mengucurkan dana yang nilainya fantastis disetiap tahunnya untuk pembangunan namun pada kenyataannya ada saja oknum-oknum yang memanfatkan sebuah momentum dengan dalih untuk pembangunan desa misalnya. Padahal semua itu bohong. Mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan isi perutnya.
Jika kasus seperti ini terus dibiarkan maka akan seperti apa wajah Negara kita jika pada akhirnya orang-orang yang dipercaya, ditugasi untuk mengemban ataupun mengakomodir pembangunan agar berjalan lancar masih melanggengkan budaya korupsi? Marilah kita saling sadar menyadarkan bahwa budaya korupsi itu tidaklah baik terlepas apakah itu ditingkatan atas maupun ditingkatan bawah sekalipun. Mari berantas korupsi mulai dari tingkatan terkecil.
Elsa Tania Putri
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir
Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40626
082215006282/elsatania1@gmail.com
Menurut penulis, praktik-praktik korupsi pada jajaran tersebut sangat rentan. Meihat memang pada kenyataanya selama masa Pemerintahan Jokowi telah mengucurkan sedikitnya 70 Triliun untuk program pembangunan desa yang mana nantinya bertujuan untuk memfasilitasi berjalannya desa yang diharapkan rakyatnya.
Namun seperti pepatah mengatakan bahwasannya ketika kebaikan dijalankan pasti akan ada saja rintangan yang menghadang. Ya, contohnya saja orang-orang yang menduduki jabatan di ranah pemerintahan terkecil sekalipun sering melipat uang yang seharusnya untuk memfasilitasi rakyat. Belum lagi pungli (pungutan liar) yang sering terjadi dikalangan menengah kebawah. Padahal sudah jelas pemerintahan pusat mengucurkan dana yang nilainya fantastis disetiap tahunnya untuk pembangunan namun pada kenyataannya ada saja oknum-oknum yang memanfatkan sebuah momentum dengan dalih untuk pembangunan desa misalnya. Padahal semua itu bohong. Mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan isi perutnya.
Jika kasus seperti ini terus dibiarkan maka akan seperti apa wajah Negara kita jika pada akhirnya orang-orang yang dipercaya, ditugasi untuk mengemban ataupun mengakomodir pembangunan agar berjalan lancar masih melanggengkan budaya korupsi? Marilah kita saling sadar menyadarkan bahwa budaya korupsi itu tidaklah baik terlepas apakah itu ditingkatan atas maupun ditingkatan bawah sekalipun. Mari berantas korupsi mulai dari tingkatan terkecil.
Elsa Tania Putri
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir
Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40626
082215006282/elsatania1@gmail.com
"Tulisan pernah dimuat di Media Indonesia Tanggal 9 Oktober 2019 Dengan beberapa perubahan".
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan