Dakwahpos.com, Bandung- Korupsi merupakan hal yang tabu dilakukan setiap pejabat negara. Tidak ada negara yang mengizinkan praktik biadab ini dilakukan. Korupsi itu mengambil hak rakyat tanpa sepengetahuan empunya. Para pejabat seakan tidak ingin tahu-menahu akan dampak jika hal tabu tersebut dilanggar. Bukan hanya lengsernya dari jabatan, serta perekonomian negara tidak stabil, melainkan juga berdampak kepada keluarga dan moral bagi anak-anak kita kelak. Apakah mereka bisa me-review kembali dampak korupsi dari tahun-tahun silam dan mencoba mengevaluasi diri sejak dini.
Korupsi ibarat tumor, suatu penyakit di negeri ini yang sulit untuk untuk disembuhkan, tapi sudah pasti menghancurkan perekonomian bangsa. Segudang argumentasi pun dilontarkan jika salah seorang pelaku korupsi tertangkap KPK. Ada yang mengatakan mahalnya biaya politik, tergiur, atau bahkan sedang dizalimi penguasa. Apakah ketika melakukan korupsi itu dia tak berpikir hal tersebut dilarang aturan Negara dan agama? Kok bisa-bisanya mengatakan sedang dizalimi penguasa.
Perilaku buruk ini membuktikan praktik instan tersebut seperti sebuah kelaziman bagi pejabat. alasan mahalnya biaya politik tak bisa dijadikan pembenar untuk korupsi, para calon pejabat berlomba-lomba menunjukan identitas diri dan merayu masyarakat dengan modal yang sangat besar. Para calon memerlukan banner, spanduk dan media untuk mempromosikan dirinya, dan para calon memerlukan tim sukses untuk membantu dalam mempromosikan dirinya dalam pemilihan nanti, semuanya memerlukan uang dengan nominal angka yang tidak sedikit ditambah lagi modal untuk merayu kepala desa serta jajarannya agar masyarakat dapat memilihnya.
Kita harus akui bahwa politik di Indonesia sekarang saat ini sangat mahal, terutama sistem pemilihan langsung. Disatu sisi pemilihan langsung berdampak baik bagi masyarakat, karena mereka padat memilih mana pemimpin yang dianggapnya pantas dan baik kedepannya dalam mengemban tugas. tapi disisi lain pemilihan secara lansung berdampak buruk bagi masyarakat, politik uang pun tak terelakan, akibatnya pemilihan langsung seperti ini menguras uang pribadi maka tak heran banyak para pejabat yang terpilih kehabisan dana dan akhirnya mengambil jalan tengah dengan cara korupsi.
Sudah saatnya kita singkirkan sifat memanfaatkan kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada), seperti mencari uang dari para calon pejabat. Katakan tidak pada suap, agar praktik instan para pejabat korup tidak berjalan lancar. Mulailah jadi diri sendiri dan buat Indonesia menjadi lebih baik.
Reporter : Ando Adhi Putra, KPI 3A
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan