x
BREAKING NEWS

Jumat, 12 Oktober 2018

WAJAH CEMAS PENUH KESENGSARAAN

Oleh: Randy Aldiyatama Darmawan

Setiap negara mempunyai wewenang dalam mengatur perekonomiannya sendiri, dalam sebuah negara tentu memiliki staf-staf yang berwewenang mengatur segala urusan negara yang bersangkutan mengenai keuangan dan fasilitas negara. Berkembang atau tidaknya suatu negara adalah suatu hasil kinerja dari setiap orang yang bekerja dalam ruang lingkup pemerintahan. Sudah semestinya para pejabat melakukan tugasnya dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk membangun suatu negara menjadi lebih baik dalam aspek pembangunan maupun perekonomian.

Sudah merupakan naluri setiap manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan suatu alasan yang akan selalu ditempuh untuk memuaskan keinginannya. Namun tak jarang seseorang memenuhi keinginannya dengan cara menempuh jalan licik untuk memperkaya diri sendiri. Koruptor merupakan penjahat berdarah dingin yang bertopeng lugu, seakan tak tahu malu dengan apa yang telah mereka perbuat. Penanganan kasus korupsi di Indonesia bisa dibilang sangat rendah, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Setelah pelaku tertangkap maka akan muncul bibit baru koruptor yang seakan tidak takut, hal ini dikarenakan kurang tegasnya lembaga hukum di Indonesia yang terkesan tidak serius dalam penanganan kasus korupsi. Padahal risiko dari kasus ini berdampak pada masyarakat yang merasakan kesengsaraan dibalik kekayaan haram mereka.

Kesenjangan sosial di Indonesia jelas sangat terlihat dimana masyarakat stratra atas akan semakin kaya karena keserakahannya sedangkan masyarakat strata bawah akan semakin miskin karena tertindas. Hukum harusnya adil tanpa melihat latar belakang, tindak pidana korupsi harusnya dihukum seberat-beratnya, tidak cukup hanya dipenjarakan saja atau sekedar dikenai denda karena tidak akan menimbulkan efek jera, lantas setelah bebas bisa saja mereka melakukan tindak korupsi kembali.

Indonesia merupakan negara yang tak jarang ditemukannya kasus korupsi, belakangan ini terdapat kasus dugaan korupsi DPRD Malang dan kasus PLTU Riau. Hukuman untuk para koruptor hanya sebatas jeruji besi namun terdapat fasilitas mewah di dalamnya, apakah ini bisa disebut sebagai hukuman? Ini hanya sebuah peralihan tempat bersinggah saja bagi para koruptor busuk itu. Jaksa dan penegak hukum lainnya dapat dengan mudah memperoleh suap berupa sepeser uang agar dapat meringankan hukuman bagi koruptor. Bercerminlah wahai penegak hukum, lalu lihatlah negara lain seperti Vietnam, Cina, Malaysia dan Arab Saudi yang dengan tegas menghukum mati para koruptor. Dengan cara ini akan menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi siapapun yang akan berniat melakukan korupsi. Koruptor layak mendapatkan hukuman ini karena mereka secara tidak langsung membunuh masyarakat strata bawah yang mati karena kemiskinan.

Penulis, Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
Webdesign by Incsomnia Project