Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pemerintah Kota Cimahi Upayakan Kembali Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Jumat, 15 Oktober 2021 | Oktober 15, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-10-15T15:34:37Z

Dakwahpos.com, Cimahi - Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Cimahi, Ngatiyana meninjau pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) di RW 4 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Senin  11 Oktober 2021.

Ia juga berharap dalam pelaksanaannya ini, masyarakat sekitar dapat ikut serta membantu dan berpartisipasi secara gotong royong dalam perbaikan rutilahu ini.

"Semoga dalam proses perbaikan dan pembangunan rumah ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya bermanfaat aman dan nyaman bagi penghuni rumah. Diharapkan dengan stimulan dari pemerintah ini dapat memicu masyarakat untuk gotong royong, karena kalau ada yang kurang, dengan gotong royong ini kita bisa menyelesaikan hal ini," ungkap Ngatiyana.

Menurutnya, di Kelurahan Melong ada 31 rutilahu yang akan diperbaiki tahun ini. Sementara di RW 4 sendiri ada 3 unit rutilahu yang akan diperbaiki.

"Ini adalah stimulan yang diberikan pemerintah. Mudah-mudahan bisa memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak, dan bisa membantu sedikit," ujar Ngatiyana.

Tahun ini ada 758 unit rutilahu di Kota Cimahi yang akan diperbaiki. Anggaran perbaikan rutilahu tersebut diantaranya bersumber dari APBD Kota Cimahi, bantuan provinsi Jawa Barat, dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian bantuan berasal dari APBD Kota Cimahi sebanyak 215 unit, Bantuan Pemprov Jabar 450 unit, DAK sebanyak 58 unit, serta program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)-Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)-BBGR sebanyak 35 unit.

Menurut Ngatiyana, nilai bantuan ini beragam tergantung sumber dana. "Sudah diperhitungkan mana yang menerima bantuan sesuai kebutuhan. Yang kondisi rusak berat diberi nilai lebih besar, diatur sehingga penerima sudah sesuai data," sebutnya.

Ngatiyana juga membeberkan sejumlah persyaratan penerima bantuan rutilahu.

"Syaratnya tanah harus milik sendiri dan diperkuat dengan dokumen resmi, tinggal di lokasi tersebut. Sehingga ada bukti kuat kalau tanah itu milik sendiri. Dikhawatirkan jika itu bukan tanah milik sendiri, di kemudian hari akan menimbulkan suatu permasalahan," tuturnya.

Selain melihat pembangunan rutilahu, Ngatiyana juga menyempatkan diri menggelar pertemuan dengan pengurus RW dan warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi M. Nur Kuswandana, dan Lurah Melong Koko Gober.

"Yang dibahas mengenai sampah dan banjir melong. Sampah kita sedang mengupayakan membuat tempat pengolahan, kita sedang cari tempatnya dan pengolahannya walaupun kapasitasnya tidak seberapa. Dan termasuk pemilahan dari rumah, sudah dipisah antara sampah organik dan non organik. Ini dilakukan untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti," ungkap Ngatiyana.

Terkait banjir Melong, lanjut Ngatiyana, pihaknya sudah menandatangani kerjasama dengan Pemkot Bandung untuk menanggulangi banjir di kawasan Melong. Karena berbatasan langsung dengan Kota Bandung.

"Untuk banjir melong tadi kami sudah tandatangan kerjasama dengan Kota Bandung. Selain banjir melong, juga mengatasi banjir Cilember yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Besok juga kami akan menemui Pak Bupati Bandung untuk mengatasi permasalahan banjir. Mudah-mudahan sinergitas untuk aliran sungai Citarum, untuk mengatasi banjir dan lainnya," Pungkasnya.

Arrizal Yusuf Gibran, KPI/5A
×
Berita Terbaru Update