x
BREAKING NEWS

Rabu, 18 November 2020

Polemik Pembangunan Jurassic Park Indonesia


Oleh: Rina Nurlatifah

Pemerintah berencana membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Salah satunya pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat. Pulau ini akan dibuat menjadi destinasi wisata premium yang dinilai dapat meningkatkan ekonomi Indonesia serta menarik minat pariwisata terhadap destinasi wisata Indonesia. Namun, banyak warganet yang mengecam rencana itu, mereka menilai pembangunan Jurassic Park hanya akan menambah dampak buruk dari kelangsungan hidup komodo, selain itu akan merubah nilai budaya asli Indonesia yang sudah dijaga secara turun temurun.

Seorang pengamat pariwisata Azril Azhari mengaku tidak sepakat dengan rencana pemerintah terkait pembangunan tersebut. Beliau menyatakan akan ada tiga faktor yang muncul akibat pembangunan tersebut yaitu dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Hingga saat ini di twitter tagar "Jurassic Park", "SaveKomodo", "SelamatkanKomodo" dan "Pulau Rinca" bergantian menghiasai trending topik Indonesia. Selain itu petisi menolak pembangunan tersebut mulai gencar di jagat media sosial. Ini membuktikan banyaknya masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan ini.

Kegiatan penataan Taman Nasional tersebut meliputi lima proyek yaitu dermaga Loh Buaya yang akan menjadi dermaga eksisting, bangunan pengaman pantai yang sekaligus sebagai akses keluar masuk kawasan tersebut, Eleveted Deck sebagai akses penghubung dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti yang dirancang setinggi 2 meter agar tidak menganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas, serta bangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata dan peneliti yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo. Penataan kawasan Pulau Rinca ini akan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Jika masyarakat mengkhawatirkan kemanan habitat komodo, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo meyakinkan bahwa setiap proses pembangunan prasarana dan sarana tidak merusak dan mengganggu habitat komodo. Basuki mengatakan koordinasi dan konsultasi publik yang intensif terus dilakukan, termasuk dengan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap habitat komodo.

Pro dan kontra senantiasa merias panggung politik, ekonomi serta budaya Indonesia. Kerap kali tujuan proyek diartikan lain oleh masyarakat dikarenakan kurangnya transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga banyak bermunculan berita hoax yang mudah sekali dipercayai oleh masyarakat Indonesia maka hendaknya dalam setiap proyek pemerintah mengambil peran masyarakat dan pihak ahli di bidangnya.

Mahasiswi Jurusan KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia