Sarah Aulia Fadlilah
Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Kejadian ini diharapkan tidak terjadi lagi, mengingat bahwa sejatinya menyampaikan aspirasi tidak dengan anarki akan lebih terhormat. Terlepas dari anarki yang terjadi, tujuan dari demonstrasi tersebut memang menuntut pemerintah untuk lebih terbuka menyampaikan substansi RUU Cipta Kerja agar masyarakat benar-benar tidak salah paham dalam memahami.
Selain itu, sudah seyogianyalah pemerintah dalam hal ini, DPR dan Presiden dalam membuat dan memutuskan suatu UU tetap memperhatikan UUD RI 1945 dan tak lupa aspirasi rakyat. Karena kita ketahui bersama bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta suara rakyat sebagai wakil mereka.
Oleh karena itu, keterbukaan sangat diperlukan antara pemerintah dan rakyat sehingga terpenuhinya good governance dalam aspek transparansi. Selain itu, menerima demonstran merupakan sikap yang bijak untuk bisa diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini demi meredam gejolak di masyarakat. Semoga negeri ini segera kembali membaik dan pemerintah lebih bijak dalam menerima aspirasi rakyat.
Menurut pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanla, keberingasan para demonstran akibat pengaruh hoax UU Cipta Kerja yang tersebar secara massif. Sementara mereka menerima hoax tanpa adanya kontra sehingga menganggap suatu kebenaran akhirnya memicu mereka untuk turun ke jalan.
Tak masalah jika unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja digerakkan oleh suatu kelompok atau tokoh intelektual. Yang terpenting, para demonstran dapat melakukannya dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, aksi massa penolak UU Cipta Kerja ini murni berasal dari kekecewaan buruh yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Kendati ada tudingan ada dalang di balik gerakan tersebut, hal itu sebaiknya langsung diungkap ke publik.
Nama : Sarah Aulia Fadlilah
Jurusan : KPI 3D
Selain itu, sudah seyogianyalah pemerintah dalam hal ini, DPR dan Presiden dalam membuat dan memutuskan suatu UU tetap memperhatikan UUD RI 1945 dan tak lupa aspirasi rakyat. Karena kita ketahui bersama bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta suara rakyat sebagai wakil mereka.
Oleh karena itu, keterbukaan sangat diperlukan antara pemerintah dan rakyat sehingga terpenuhinya good governance dalam aspek transparansi. Selain itu, menerima demonstran merupakan sikap yang bijak untuk bisa diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini demi meredam gejolak di masyarakat. Semoga negeri ini segera kembali membaik dan pemerintah lebih bijak dalam menerima aspirasi rakyat.
Menurut pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanla, keberingasan para demonstran akibat pengaruh hoax UU Cipta Kerja yang tersebar secara massif. Sementara mereka menerima hoax tanpa adanya kontra sehingga menganggap suatu kebenaran akhirnya memicu mereka untuk turun ke jalan.
Tak masalah jika unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja digerakkan oleh suatu kelompok atau tokoh intelektual. Yang terpenting, para demonstran dapat melakukannya dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, aksi massa penolak UU Cipta Kerja ini murni berasal dari kekecewaan buruh yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Kendati ada tudingan ada dalang di balik gerakan tersebut, hal itu sebaiknya langsung diungkap ke publik.
Nama : Sarah Aulia Fadlilah
Jurusan : KPI 3D
No Handphone : 085217303357
Alamat : Kp. Citeureup Rt 03 Rw 01 Ds. Neglasari Kec. Banjaran Kab.Bandung
Email : sarahfadlilah1210@gmail.com
Alamat : Kp. Citeureup Rt 03 Rw 01 Ds. Neglasari Kec. Banjaran Kab.Bandung
Email : sarahfadlilah1210@gmail.com
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan