Melihat Demokrasi Indonesia


M Ibnu Refqi Fadillah

Demokrasi adala sebuah sistem yang melibatkan rakyat dalam berlangsungnya tata kelola pemerintahan, sebagaimana yang tersohor perihal demokrasi yang pernah di katakana mantan presiden Amerika ke-16 (Abraham Lincolin) yang mengatakan bahwa demokrasi adalah system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (from people, by people, and for people). Pemerintahan demokrasi ini mencerminkan ide bahwa pemerintahan ada demi warga Negara, bukan demi kepentingan para penguasa.

Demokrasi sendiri mempunyai beragam jenis, diantaranya demokrasi langsung dan demokrasi representative. Demokrasi di Indonesia memakai system demokrasi representative atau system perwakilan, yang dimana rakyat memilih para wakilnya, yang kemudian para wakil itulah yang menciptakan hukum.

Hidup dalam negara yang memakai prinsip demokrasi sudah seharusnya menjunjung tinggi asas-asas dalam kehidupan berdemokrasi yang diantaranya adalah : 1. Terjaminnya hak kebebasan berpendapat 2. Hak atas kesetaraan.3. Hak atas kepemilikan.

Tetapi ini sangat disayangkan jika kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini rupanya asas-asas demokrasi itu telah lumayan 'lumpuh' , kata lumpuh yang penulis tuliskan tentunya bukan tak berdalil , ini bisa kita saksikan dimana kondisi yang terjadi di negeri ini hak kebebasan berpendapat yang diwujudkan salah satunya lewat tindakan mengkritik pemerintah kini seakan-akan telah menjadi teror tersendiri bagi pemerintah.

Para pemegang tambuk kekuasan di tanah ibu pertiwi ini rupanya terlalu melebihkan-lebihkan dan juga terbilang cukup baperan dalam menanggapi kritik. Kritik yang ditujukan kepada penguasa jika bisa ditindak dengan lebih 'dingin' tentunya akan berbuntut kebaikan dan perkembangan untuk bangsa ini sendiri.

Namun apalah daya nasi telah terlanjur menjadi bubur kini kritik yang seharusnya dapat menumbuh  perdemokrasian kini sudah seakan-akan menjadi momok menakutkan bagi penguasa panggung perpolitikkan di tanah air . Mungkin ada beberapa, para penguasa rezim ini menganggap dengan adanya kritik-kritik kritis dari elemen masyarakat dapat menghilangkan kewibawaan sebagai seorang pemimpin dan menggoyahkan perpolitikkan yang sedang mereka tumpangi sekarang, yang dimana fallacy semacam ini bisa dipastikan muncul dari sifat antagonis serta ketamakkan penguasa untuk selalu menempati posisi itu . Padahal pada hakikatnya jika kita mengutip teori klasik dari filsuf tersohor yunani kuno ( Aristoteles ) yang konon juga merupakan bapak ilmu politik yang notabene sudah pasti menguasai seluk beluk perpolitikkan dia mengatakan bahwa " politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama " bukan untuk kebaikan segelintir kaum penguasa.

Mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023