Langkah Terbaik Kepala Daerah

Oleh : Muhammad Mukhlish Amalu Sholeh
Membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat adalah suatu kewajiban bagi kepala daerah. Begitulah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mendukung apresiasi masyarakat dalam menolak undang-undang kontroversial yakni UU Cipta Kerja adalah sebuah jalan terbaik yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Mengajukan surat Penolakan UU Cipta Kerja kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak pusat, Karena Gubernur Jawa Barat dianggap tidak memahami isi dari UU Cipta Kerja dan tidak menghargai keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR RI.

Berbagai macam polemik muncul setelah Gubernur Jawa Barat mengajukan surat penolakan UU Cipta Kerja, mulai dari pernyataan ketidakpatuhan terhadap UU pemerintah daerah hingga didesak untuk mundur dari jabatannya. Polemik ini muncul karena tanggapan dari Teddy Gusnaidi Dewan Pakar PKPI yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil harus mundur dari jabatannya jika menolak UU Cipta Kerja. Karena Ridwan Kamil dianggap telah main dua kaki karena mendukung penolakan Omnibus Law.

Padahal kebijakan yang diambil seorang kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena UU Cipta Kerja ini. Mengajukan surat penolakan dan mendukung apresiasi buruh dalam menolak UU Cipta Kerja merupakan salah satu nilai dari sila kelima Pancasila yakni "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Mewujudkan sebuah keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat dan buruh di Indonesia.

Penolakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat bukan sebuah kesalahan, melainkan cara seorang kepala daerah dalam menyampaikan apresiasi masyarakatnya, terutama lagi buruhlah yang menjadi objek utama dalam permasalahan ini. Karena buruh merupakan point penting dalam memajukan kesejahteraan sebuah lembaga ketenagakerjaan.

Dengan demikian amanah yang diemban oleh seorang kepala daerah dapat terlaksana dengan baik dan tetap dalam tekad untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sudah pasti masyarakat akan tetap mendukung segala usaha yang telah diperjuangkan oleh seorang kepala daerah dan tetap berpegang teguh dalam asas demokrasi.

Muhammad Mukhlish Amalu Sholeh
Mahasiswa Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam
UIN Sunan Gunung Djati Bandung