x
BREAKING NEWS

Kamis, 19 November 2020

Hak untuk berpendapat dipakai untuk menghina

Oleh: Tubagus M Hasan Firdaus  

Sejak berjalannya era reformasi tahun 1998, rakyat Indonesia mempunyai hak dan kebebasan mutlak mengenai berekspresi dan berpendapat. Indonesia sebagai negara hukum dan mempunyai label negara demokrasi sudah semestinya berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Adanya Undang-Undang tersebut membuat rakyat Indonesia mendapat perlindungan penuh ketika ingin berpendapat atau ingin mengkritik jalannya pemerintahan. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang salah paham terhadap kebebasan untuk berpendapat. Kesalahpahaman tersebut menganggap bahwa kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang tanpa batas, mampu mengutarakan pendapat tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi dan jatuhnya adalah bebas mengatakan apapun termasuk kata kotor hingga menghina.

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat merupakan elemen yang penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Adanya kebebasan berpendapat, masyarakat Indonesia mampu mengeluarkan pandangan, kehendak atau perasaan dengan bebas dan bisa terhindar dari tekanan fisik, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan seseorang menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media lainnya seperti media sosial.

Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pandangan dan pemikirannya secara bebas tanpa adanya tekanan. Tetapi kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, hak kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh hak dan kebebasan berpendapat orang lain seperti menghormati pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan hingga menyampaikan pendapat sesuai Undang-Undang yang telah diatur.

Ketika ada seseorang yang menyampaikan pendapat baik di depan muka maupun melalui media sosial yang mengandung unsur menghina atau sejenisnya, maka hal itu tentu melanggar Undang-Undang karena kata-kata menghina akan menyerang kehormatan seseorang dan akan memperburuk nama baik seseorang. Adanya batasan tersebut diharapkan mampu menghindarkan konflik dan seseorang mampu menyampaikan pendapat yang berkualitas. Dengan demikian dalam menggunakan kebebasan berpendapat, seseorang tidak boleh melanggar kewajiban untuk saling hormat kepada orang lain dan harus menaati Undang-Undang yang berlaku.

Penulis, Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung    
 

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia