Oleh : Arrizal Yusuf G
Bangsa Indonesia pada 2020 ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah harus mengatasi masalah pandemic yang terus melonjak hari demi hari. Di sisi lain pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat yang menolak tentang masalah RUU Omnibus law Cipta Kerja ini. Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini masih menjadi trending topic pembicaraan hangat di berbagai platform media sosial. Pro dan kontra selalu ada disetiap kebijakan yang dibuat. Banyak pula berita hoaks yang bertebaran membuat pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap telah diskriminatif terhadap kaum buruh. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah berita ini tanpa mengetahui secara pasti detail dari UU Omnibus Law Cipta Kerja Ini. Sehingga menimbulkan berkumpulnya massa yang besar untuk melakukan demonstrasi di tengah pandemic ini.
Jika dilihat dari sisi positif yang lebih jauh, negara Indonesia ini terlalu banyak aturan dan aturan itu saling bertentangan satu sama lain. Oleh karna itu, proses pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini diciptakan untuk mensinkronkan undang-undang yang bertentangan tersebut. Di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Salah satunya yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan menciptakan segala kemudahan serta memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Tetapi yang perlu disoroti dalam hal ini yaitu bagaimana masyarakat Indonesia mengekspresikan ketidaksetujuan itu dengan cara yang Anarkis. Mengekspresikan ketidaksetujuan itu boleh, tetapi jangan bertindak secara Anarkis yang mana menimbulkan banyak kerugian besar bagi negara, karena disini disoroti bahwa bertindak secara Anarkis itu menunjukan jika masyarakat Indonesia belum memiliki attitude yang baik. Padahal sikap ekspresi seperti itu mencerminkan Identitas suatu bangsa.
Disini terlihat sekali bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak begitu memahami substansi dari diterbitkannya Undang-undang tersebut.
Padahal, disini pemerintah mempunyai kepedulian besar terhadap kemajuan bangsa dan pemerintah sangat peduli pada serikat buruh yang ada di Indonesia serta kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
Arrizal Yusuf Gibran
Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung
Bangsa Indonesia pada 2020 ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah harus mengatasi masalah pandemic yang terus melonjak hari demi hari. Di sisi lain pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat yang menolak tentang masalah RUU Omnibus law Cipta Kerja ini. Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini masih menjadi trending topic pembicaraan hangat di berbagai platform media sosial. Pro dan kontra selalu ada disetiap kebijakan yang dibuat. Banyak pula berita hoaks yang bertebaran membuat pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap telah diskriminatif terhadap kaum buruh. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah berita ini tanpa mengetahui secara pasti detail dari UU Omnibus Law Cipta Kerja Ini. Sehingga menimbulkan berkumpulnya massa yang besar untuk melakukan demonstrasi di tengah pandemic ini.
Jika dilihat dari sisi positif yang lebih jauh, negara Indonesia ini terlalu banyak aturan dan aturan itu saling bertentangan satu sama lain. Oleh karna itu, proses pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini diciptakan untuk mensinkronkan undang-undang yang bertentangan tersebut. Di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Salah satunya yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan menciptakan segala kemudahan serta memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Tetapi yang perlu disoroti dalam hal ini yaitu bagaimana masyarakat Indonesia mengekspresikan ketidaksetujuan itu dengan cara yang Anarkis. Mengekspresikan ketidaksetujuan itu boleh, tetapi jangan bertindak secara Anarkis yang mana menimbulkan banyak kerugian besar bagi negara, karena disini disoroti bahwa bertindak secara Anarkis itu menunjukan jika masyarakat Indonesia belum memiliki attitude yang baik. Padahal sikap ekspresi seperti itu mencerminkan Identitas suatu bangsa.
Disini terlihat sekali bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak begitu memahami substansi dari diterbitkannya Undang-undang tersebut.
Padahal, disini pemerintah mempunyai kepedulian besar terhadap kemajuan bangsa dan pemerintah sangat peduli pada serikat buruh yang ada di Indonesia serta kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
Arrizal Yusuf Gibran
Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan