x
BREAKING NEWS

Senin, 23 Desember 2019

SECANGKIR TINTA DALAM NASKAH REVOLUSI HITAM

Indonesia merupakan negera yang kaya akan sumber daya alam, manusia, dan budaya. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (negara bahari) yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia sekaligus Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis, Indonesia mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95o sampai dengan 141o BT dan diantara 60o LU sampai 110o LS. Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis bagi penyebaran sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Kekayaan alam yang berupa flora dan fauna, hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil bumi (tambang), dan potensi sumber energi baru – terbarukan, dan sebagainya menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya demi kemakmuran bangsa.. 
Selain itu, kekayaan budaya yang dimiliki pun sangat beragam mulai dari nama tempat seperti Sumatera yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Suwarnadwipa, arsitektur rumah adat yang secara filosofis melambangkan keberadaban, alat musik yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan lokal, seni sastra, bangunan candi yang beranekaragam bentuk, dan lain sebagainya. Potensi alam dan budaya yang dimiliki, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa bangsa Indonesia dulunya adalah bangsa yang membangun peradaban maju di dunia. Namun, dewasa ini, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia hanya menjadi bangsa yang 'terlalu' bergantung kepada bangsa lain. Sehingga, potensi yang berfungsi tidak diperankan atau dimanfaatkan dengan semestinya. Hilangnya kesadaran dan pemahaman mengenai potensi ini bukan tanpa sebab. Ada sebuah usaha – usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin menguasai potensi bangsa ini. Adapun cara – caranya adalah dengan perang, penyebaran ideologi – ideologi hingga melalui sistem. Semua ini dilakukan untuk menguasai bangsa sekaligus potensi – potensi yang ada di dalamnya. Hal ini berdampak pada berubahnya struktur sosial masyarakat. Perubahan ini juga akan menimbulkan banyak sekali permasalahan, seperti disrupsi budaya, minimnya pengetahuan mengenai akar budaya lokal, moralitas, korupsi, guncangan ekonomi, penguasaan aset oleh segelintir elit, perbudakan modern, melemahnya stabilitas nasional akibat konflik horizontal dan vertikal, komersialisasi pendidikan, hingga perpecahan bangsa. Timbulnya permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh diterapkannya demokrasi sebagai ideologi dan sistem yang tidak sesuai dengan akar budaya lokal bangsa Indonesia. 
Jika ditinjau menggunakan pisau analisis histori, demokrasi merupakan konsep atau gagasan yang diciptakan oleh buah pikir manusia (kebenaran relatif). Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata "demos", yaitu sebuah kosa kata Yunani yang berarti masyarakat, dan "kratio" atau "krato" yang berarti pemerintahan (ideologi dan sistem). Sehingga bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah "pemerintah oleh rakyat" (rule by the people). Demokrasi mengalami perubahan dalam tahap penyempurnaanya. Pertama kali gagasan mengenai demokrasi ini digunakan sekitar abad ke lima sebelum Masehi. Chleisthenes merupakan tokoh demokrasi pada masa itu yang memberikan kontribusi lebih dalam konsep demokrasi. Chleistenes merupakan tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota. Pada 508 SM, Chleistenes membagi peran masyarakat Athena menjadi 10 kelompok besar. Setiap kelompok terdiri dari beberapa demes yang mengirimkan perwakilannya ke Majelis. Majelis merupakan lembaga politik pusat untuk memutuskan segala macam kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Metode pengambilan keputusan yang terdapat di dalam Majelis umumnya menggunakan suara mayoritas atau voting. Meski menggunakan musyawarah atau diskusi pada awalnya, namun karena berbeda kepentingan pada akhirnya diambil keputusan yang pragmatis dengan menggunakan voting.  Dengan suara mayoritas, Majelis dapat memutuskan masalah apapun tanpa ada pembatasan hukum. 
Konsep demokrasi kemudian dikembangkan oleh para filsuf terkenal dan memasuki fase demokrasi klasik oleh Plato, Aristoteles dan Polybius karena menganggap bahwa fase demokrasi sebelumnya melahirkan pemerintahan yang tirani. Pada era demokrasi ini juga dikenal sebagai demokrasi langsung, artinya rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas masalah kenegaraan. Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree pertite classification of state yang membedakan bentuk negara atas bentuk ideal yang dikenal bentuk Negara Klasik. Demokrasi berkembang dan sempat menimbulkan peperangan hebat di internal peradaban Yunani Kuno sehingga sistem negara tersebut berubah menjadi monarki dan kemudian berkembang menjadi monarki absolut sampai melewati masa Renaissence. Masa Renaissence merupakan bentuk protes peradaban bangsa Eropa (nenek moyangnya adalah bangsa Yunani Kuno) terhadap sistem pemerintahan monarki absolut dan gereja sentris pada masyarakat Eropa saat itu. Ilmu pengetahuan mulai banyak dikembangkan oleh beberapa ilmuwan terkenal termasuk ilmu (science) mengenai demokrasi. Tokoh yang berperan penting dalam pengembangan ilmu demokrasi zaman Renaissence adalah Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa kekuasaan dan negara mempunyai fungsi utama sebagai elemen yang melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan umum. Sebuah peradaban, menurut Thomas Aquinas, akan tercapai jika terdapat ruang dialektika rasional yang membuat masyarakat secara sadar tentang nilai – nilai kebenaran. Kekuasaan seharusnya mendapat legitimasi dan tidak menjadi tirani. Menurut Thomas Aquinas, kekuasaan yang dimiliki Negara perlu adanya keseimbangan antara disiplin akal budi (rasio) dan keutamaan sebelum penggunaan kekuasaan itu bisa dikatakan salah atau benar. 
Tahap selanjutnya, konsep demokrasi menuju kearah pematangan dengan landasan intelektual pada zaman pencerahan (Aufklarung) pada abad ke 17-18. Tokoh besar berpengaruh pada masa ini adalah John Locke, J.J Rousseau dan Mentesquieu. John Locke menerbitkan buku yang sangat terkenal Two Treaties of Government tahun 1690. Pandangannya menegsakan bahwa semua pemerintahan yang sah bertumpu pada "persetujuan dari yang diperintah". Pandangan ini telah mengubah secara mendasar pemikiran politik pada masa itu yang akhirnya mendorong perkembangan lembaga-lembaga demokrasi modern. Demokrasi pada fase ini berkembang dan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat dengan warna atau variasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Kondisi ini berlangsung hingga pasca Perang Dunia ke-dua. 
Selanjutnya demokrasi memasuki tahap yang lebih global, yaitu masa pasca Perang Dingin. Program Michael Gorbacev (Clasnost, Perestroikan dan Democraatization) yang dicanangkan di Uni Sovyet menyemaikan benih munculnya negara-negara demokrasi di wilayah Eropa Timur. Dalam perkembangannya Pasca Perang Dingin yang ditandai oleh kemenangan Blok Barat (ideologi liberal) telah mengubah peta politik dunia. Demokrasi tidak hanya berkembang dalam dunia kuantitas tetapi juga dalam bentuknya. Pada masa ini masalah demokrasi ini tidak hanya dalam masalah sistem politik, namun aspek lain yang ikut terkendalikan. Sistem demokrasi bukan lagi permasalahan pemerintahan oleh rakyat. Faktor kekuatan ekonomi menjadi pengendali gerak demokrasi menuju kearah yang semakin rumit karena banyaknya kepentingan yang turut serta menentukan dalam kancah demokrasi sebagai "permainan" dan perebutan kekuasaan. 
Ditinjau dari beberapa hal, sistem demokrasi memiliki sisi negatif yang relatif banyak. Karena berangkat dari sebuah ideologi yang pada awalnya adalah untuk melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan, berubah menjadi oligarki pemerintahan. Secara historis tergambarkan bahkan pada awal – awal konsep ini digaungkan pada abad ke 5 – 2 Sebelum Masehi yang mengakibatkan penguasaan aset, tindakan korupsi, ekonomi, politik, dan perpecahan terjadi di Yunani Kuno. Kedaulatan rakyat yang digaungkan tidak pernah dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan hanya dijadikan defense tools bagi para oligark. Namun, kemajuan pesat demokrasi ini justru berlangsung pada masa Aufklarung yang menginspirasi revolusi – revolusi lain di seluruh penjuru dunia, seperti revolusi Britania (Glorious dan Industri) (1688 – 1689 M), revolusi Amerika (1775 – 1783), revolusi Prancis (1789 – 1799), revolusi Jepang (restorasi Meiji) (1868 – 1912), revolusi Turki (1908), revolusi Rusia (1917), revolusi India (1945 – 1949), Revolusi Tiongkok (1946 – 1950), revolusi Kuba (1953 – 1959), revolusi Iran (1978 – 1979), revolusi anti-apartheid Afrika Selatan (1990).  
Selain itu, persebaran gagasan dan implementasi demokrasi juga terjadi di Indonesia pada abad ke 19 M hingga saat ini. Demokrasi di Indonesia mengalami serangkaian evolusi dan perubahan bentuk dalam setiap pemerintahan pada sampai akhir abad 20. Mulai dari demokrasi parlementer, terpimpin, pancasila, lalu menjadi demokrasi terbuka hingga saat ini. Hal ini tentu menimbulkan masalah yang berulang – ulang, seperti korupsi di tataran pemerintah dan parlemen hingga elemen penegak hukum, ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan ekonomi-sosial-politikakses, pendidikan yang mengiblat kepada kurikulum barat, dan lain sebagainya. Demokrasi di Indonesia menjadi idaman dan berevolusi terus – menerus untuk menemukan bentuk sempurnanya. Demokrasi seakan – akan menjadi falsafah berbangsa dan bernegara padahal Indonesia sudah punya falsafah yang asli dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila.  
Ketika melihat realitas hari ini yang jauh dari nilai – nilai Pancasila menjadi hal yang sangat wajar karena sistem yang dibentuk hari ini tidak berdasarkan Pancasila. Ketidaksesuaian ini menimbulkan permasalahan yang cukup akut dan melanggar nilai – nilai Pancasila, seperti sekularisme dan materialisme yang menjangkit bangsa Indonesia sehingga melanggar adanya esensi sila pertama, munculnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang membuat bangsa Indonesia menjadi lebih individualis (ingin menang sendiri) sehingga melanggar esensi sila kedua, kekacauan dan perpecahan yang terjadi akibat beragam konflik yang melanggar adanya esensi sila ketiga, penggunaan voting dalam setiap pengambilan kebijakan dan pemilihan kepala negara hingga ke tingkat desa yang melanggar esensi sila keempat. Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis apabila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai dan hanya menjadi utopis. Kondisi ini diakibatkan oleh sistem demokrasi yang mengangkat kebebasan individu, kebebasan berideologi, dan secara historis memang menimbulkan perpecahan dan hancurnya peradaban.  
Sistem yang seharusnya berdasarkan Pancasila, yaitu sistem Majelis, berubah menjadi sistem demokrasi yang pemahaman dasarnya diambil dari peradaban Yunani Kuno. Sudah menjadi hal yang normatif ketika terjadi ketidaksesuian antara kondisi yang diharapkan dengan implementasi sehingga timbul masalah – masalah seperti korupsi oleh pejabat publik, masuknya ideologi – ideologi lain, guncangan ekonomi, perbudakan modern, penguasaan aset, kesenjangan ekonomi – sosial – politik-akses, komersialisasi pendidikan (menuju sistem pendidikan liberal berbasis persaingan), dan bahkan Indonesia sebenarnya belum merdeka secara hakikatnya sebuah bangsa. Hal ini diperparah dengan semakin jauhnya moralitas bangsa terhadap jati diri bangsa Indonesia asli, yaitu Pancasila.  
Dari semenjak kemerdekaan hingga hari ini, Pancasila belum pernah diturunkan menjadi sistem berbangsa dan bernegara di republik ini. Padahal amanah untuk menjadikan landasan Pancasila sebagai sistem berbangsa dan bernegara sudah tertuang dalam Preambule UUD 1945 yang berbunyi, "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berazaskan Pancasila bukan berazaskan demokrasi. Sistem yang digunakan adalah sistem Majelis, yaitu sistem yang memerankan elemen – elemen bangsa yang seharusnya berperan, antara lain Agamawan, Ilmuwan, TNI (purn), Raja/Sultan/Pemangku adat, dan para kaum profesi. Kelima elemen tersebut diperankan karena memang secara historis, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari kelima elemen tersebut. Kelima elemen ini diwujudukan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur regulasi suprastruktur seperti UUD, GBHN, dan TAP MPR. Sedangkan Presiden merupakan mandataris MPR saja. Selain itu, terdapat Dewan Pekerja Rakyat (DPR) yang bertugas untuk mengejawantahkan UUD menjadi UU atau aturan setingkatnya. Begitupun juga dengan badan – badan lain seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan badan lain yang diperlukan. Dalam sistem Majelis tidak aka nada partai politik. Karena partai politik adalah syarat dari demokrasi dan justru menimbulkan perpecahan dalam penerapannya.  
Sedangkan di dalam demokrasi, pihak yang punya modal berupa uang dan pengikut/pengaruh lah yang bisa berperan. Selain itu, dalam praktiknya, justru demokrasi merupakan anti-tesis dari nilai – nilai yang ada di Pancasila. Terbukti bahwa demokrasi menghancurkan semua lini kehidupan manusia yang termaktub di dalam tiga hal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia lain, dan alam. Dengan demikian, sebenarnya demokrasi merupakan sebuah amunisi bagi pihak yang berkepentingan untuk menghancurkan sebuah peradaban. Dalam buku ini, akan dibahas secara mendetail tentang proses pengerusakan peradaban oleh sistem demokrasi yang terjadi di awal demokrasi ini dibentuk dan proses pengerusakan sendi – sendi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali kepada akar budaya kita Pancasila dan menerapkan sistem yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sistem Majelis demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia untuk menyongsong kemajuan peradaban Indonesia. MERDEKA!  
 

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia