x
BREAKING NEWS

Senin, 23 Desember 2019

Polemik KPAI dan PB Djarum sudah selesai. Pemerintah dan Perusahaan ambil hikmahnya !!!
Akhir-akhir ini tengah ramai perbincangan terhadap lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang di singkat menjadi KPAI, tentang pesan yang di lontarkan kepada PB djarum mengenai penghentian eksploitasi anak pada audisi Beasiswa Atlit Djarum Badminton. Menanggapi pesan itu pihak PB Djarum berencana pada tahun 2020 untuk tidak mengadakan audisi PB Djarum dahulu agar semua element tidak menimbulkan konflik yang serius dan perlu di hadapi dengan tidak tergesa-gesa. 
"Beredarnya narasi yang menyimpang jauh dari maksud pesan yang di sampaikan oleh KPAI, dalam kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis yang di sponsori Djarum Foundation yang mengandung unsur eksploitasi, maka perlu kami sampaikan beberapa klarifikasi." Tutur Sitty Hikmawatty selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Landasan KPAI ini berdasarkan kepada "Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 BAB 4 tentang produk tembakau dalam Penyelenggaraan. Diantaranya  adalah pelarangan tentang penggunaan nama merk dan logo produk tembakau termasuk brand image dalam kegiatan sponsor. Terlebih melibatkan anak di bawah usia 18 tahun yang di jelaskan dalam pasal 47 ayat 1 tentang larangan dalam kegiatan promosi.
Menindak lanjuti permasalahan ini, minggu lalu pada hari kamis tanggal 12 September minggu lalu, KPAI dan PB Djarum mengadakan pertemuan yang di hadiri juga oleh Kemenpora yang ikut andil untuk mencari titik temu permasalahan. Disana hadir beberapa tokoh diantaranya Susanto sebagai ketua KPAI, pengurus PB Djarum Lius Pongoh, Menpora Imam Nahrawi dan Sekjen PBSI Achmad Budiharto. Akhirnya KPAI dan PB djarum menemukan titik terang mufakat. Kesepakatan itu tercantum dalam 3 point:  1. PB Djarum mengganti nama ajang seleksi atlet. Dari " Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019"  menjadi " Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis" tanpa image dan nama Djarum 2. KPAI mencabut surat yang di keluarkan pada tanggal 29 Juli yang berisi permintaan KPAI kepada Djarum untuk menghentikan audisi beasiswa bulutangkis 3. Pihak pemerintah yaitu Kemenpora, KPAI dan PBSI memberi kesempatan luas bagi PB Djarum untuk mempertimbangkan apakah akan dilakukan audisi lagi pada tahun 2020. Keputusan untuk melanjutkan audisi juga dipertimbangkan untuk jangka panjang, tidak hanya di tahun depan saja.
Dari polemik ini semua pihak tentunya di harapkan bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, tidak hanya pihak PB Djarum dan KPIA saja. Semua perusahaan yang ada di Indonesia supaya memperhatikan peraturan pemerintah yang ada agar tidak salah melangkah dalam pelaksanaannya,  dan juga untuk lembaga pemerintahan Indonesia agar mengambil tindakan sejak dini agar tidak menumpuk masalah lebih lama yang bisa saja menimbulkan konflik-konflik yang tidak di inginkan.





Oleh : Moh Falah Alpaizi (Mahasiswa KPI UIN bandung) 

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia