x
BREAKING NEWS

Rabu, 25 Desember 2019

Peran BUMN Wujudkan Ketahanan Pangan

Mengapa para BUMN, tidak hanya antar BUMN pangan, perlu bersinergi dan fokus pada ketahanan pangan nasional? Ada sejumlah faktor penyebab, diantaranya adalah visi BUMN ke depan serta amanat UU No.18/2012 Tentang Pangan.

Indonesia perlu fokus pada Ketahanan Pangan karena sejumlah alasan. Pertama, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia versi FAO masih rendah yaitu di peringkat ke-69, tertinggal dibandingkan Vietnam (64), Thailand (55), dan Malaysia (41).

Kedua, kedaulatan pangan merupakan salah satu fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencakup lima area yaitu Ketersediaan Produksi Pangan, Stabilitas Harga, Perbaikan Kualitas dan Nutrisi, Kesejahteraan Petani serta Persiapan Menghadapi Bencana.

Ketiga, pemerintah mematok target swasembada di empat komoditas yaitu padi, jagung, gula, dan kedelai dalam 3-4 tahun ke depan. Keempat, visi BUMN adalah menjamin ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau dan stabil. Kelima, menyikapi siklus rutin yakni bagaimana menjaga stabilitas harga di hari raya dan hari besar lainnya.

Amanat UU Pangan

Merujuk pada UU No. 18/ 2012 Tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup ketahanan pangan mencakup tiga aspek. Pertama, aspek ketersediaan. Dalam hal menjamin ketersediaan, pangan dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri melalui impor.

Kedua, aspek keamanan dan kesehatan pangan. Pangan yang tersedia harus berkualitas, bergizi dan tidak boleh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia.

Ketiga, aspek keterjangkauan. Ketersediaan pangan harus menyebar merata diseluruh wilayah Indonesia, semua masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau.
Sudah tiga tahun belakangan ini, terdapat drama dalam menguji kreadibilitas data BPS.

Bagaimana tidak? Kementerian Pertanian mengklaim terjadinya surplus padi hingga mencapai 20 juta ton. Namun, harga beras selalu diatas harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET).

Tidak sinkronnya data produksi dan harga, membuat Presiden Jokowi memerintahkan BPS melakukan koreksi data dan mengumumkan apa adanya pada Agustus 2018.

Siti Rohilah
KPI 3 D

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia