x
BREAKING NEWS

Kamis, 26 Desember 2019

Korupsi di Lingkup BUMN Karena Minim Pengawasan

Korupsi di Lingkup BUMN Karena Minim Pengawasan
Beberapa petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap terseret kasus korupsi. Kebutuhan ekonomi bukan dinilai menjadi penyebab utama namun di duga karena ada kesempatan dan tidak ada pengawasan yang ketat. Beberapa petinggi BUMN turut terjaring operasi tangkap tangan KPK diantaranya anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dalam OTT KPK dengan sitaan suap hingga 8 Milyar rupiah. Suap diberikan dengan tujuan mendapatkan bantuan untuk sewa kapal di PT. HTK dan PT. PILOK terkait distribusi pupuk. Sementara itu pada akhir Mei lalu giliran Wisnu Kuncoro selaku derektur produksi dan reset teknologi PT. Krakatau Style  diduga menerima 20 juta rupiah dari pihak suwasta. Wisnu terlibat dalam kasus pengadaan barang dan jasa senilai 24 juta rupiah yang tak masuk dalam perencanaan kerja tahun 2019. Kemudian pada Juli 2018 Eni Saragih Selaku wakil ketua komisi VII DPR terjaring OTT KPK dan mengamankan uang suap senilai 500 juta rupiah. Pemberian suap diduga dalam merangka penunjukkan langsung oleh mantan dirut PLN Sopian Bazir kepada perusahaan Yohanes Kojo untuk menggarap proyek pembangkit listrik. Setelah itu Eni telah diponis 6 tahun penjara pada 1 maret 2019.
Pusaran korupsi di tubuh BUMN harus dihentikan salah satunya dengan mengoptimalkan audit oleh dewan komisioner di seluruh perusahaan BUMN. Sejalan dengan antisipasi berjalannnya pendapatan negara, maka dari itu penting sekali BUMN membentuk tim yang propesional, transparan, mempunyai integritas dan juga siap bekerja keras untuk perubahan ini. Kemungkinan reorganisasi juga sangat diperlukan, tidak hanya di kementerian saja tetapi juga di perusahaannya. Jika terus terjadi  seperti ini bisa jadi BUMN mengalami kebangkrutan dan otomatis pendapatan negara tidak tercapai.
Integritas, kekompakan dan kinerja sosok calon petinggi BUMN jadi perhatian besar mengingat kementerian ini, mengelola asset 8200 triliun rupiah milik negara. Namun, catatan penting masyarakat semoga beban resiko penerimaan negara dari kementerian BUMN tak terabaikan hanya demi bagi kekuasaan.

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia