x
BREAKING NEWS

Kamis, 19 Desember 2019

Demi Terlaksananya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Beberapa bulan ke belakang, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai rencana pemindahan ibu kota. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi ibu kota yang rencananya akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Pemerintah resmi memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi menyatakan bahwa Pulau Jawa sudah banyak menannggung beban yang terlalu berat, dan oleh karena itu beliau memutuskan untuk memindahkan ibu kota baru di luar Pulau Jawa.

Kali ini pemindahan ibu kota sudah bukan sekedar wacana lagi. Pasalnya, rencana pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak era kolonial hingga jajaran Presiden sebelum Jokowi salah satunya adalah founding father Indonesia yaitu Soekarno. Bisa jadi alasan mereka memilih untuk memindahkan ibu kota ke luar jawa memiliki alasan yang sama yaitu karena Jakarta dan Pulau Jawa sudah tidak lagi efektif untuk menjadi ibu kota dan juga bisa jadi para pembesar Negara ini menginginkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di Indonesia. Namun akhirnya wacana ini dapat direalisasikan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah melakukan kajian mendalam dan intesif dengan para menteri.

Menurut rencana, awal pemindahan ibu kota ini akan dimulai pada tahun 2024 yang akan dilakukan secara bertahap selama 25 tahun. Tentu hal ini akan memakan waktu yang sangat panjang, karena yang disebut pemindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan label nama saja, akan tetapi juga memindahkan segala aspek pemerintahan yang nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan yang terdiri dari Istana Negara, Kantor Lembaga Negara, Batanical Garden, Kawasan Pertahanan dll.

Untuk pemindahan ibu kota pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 466 Triliun. Bukan biaya yang sedikit tentunya. Hal inilah yang akhirnya menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan seperti "berasal dari manakah dana sebesar itu?", "apakah itu uang rakyat?", "apakah pemerintah mendapat bantuan dari Cina?". Tentu masih banyak lagi masyarakat yang mempertanyakan soal dari mana dana tersebut. Memang jika kita tidak mencari untuk mengetahui sumber dana tersebut, akan muncul suudzon dalam diri kita. Namun, setelah saya mencari tahu ternyata hanya 19,2 % atau 89,4 Triliun yang dibiayai oleh APBN, sisanya berasal dari BUMN/BUMD/Swasta dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian besar biaya untuk pemindahan ibu kota ini berasal dari Swasta dan hanya sebagian kecil menggunakan anggaran Negara.

Pemindahan Ibu kota ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena sebelumnya tidak pernah ada konsultasi publik dari pemerintah itu sendiri. Sehingga banyak perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ada yang setuju dengan pemindahan ibu kota ini dengan alasan bahwa Jakarta sudah tidak efektif lagi dikarenakan kepadatan penduduknya dan juga ada yang tidak setuju karena mereka berpendapat segala sesuatu sudah ada di Jakarta dan hanya tinggal diadakan perbaikan saja. Namun perlu diketahui rencana Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu kota ini belum di setujui oleh DPR RI.

Namun, seberapa mendesakkah keadan ibu kota saat ini? Hingga harus pindahkan?. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa kondisi Jakarta sudah terlalu berat dalam menanggung beban, karena Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa. Hal ini lah yang akan menyebabkan Jakarta semakin padat yang akan menimbulkan beberapa masalah muncul seperti kemacetan, kepadatan penduduk, polusi udara, banjir, serta permukaan tanah yang terus menurun. Dengan ini keadaan Jakarta sudah tidak sehat lagi dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana fungsinya. Maka dari itu harus ada fungsi dari Kota Jakarta ini yang harus dipindahkan. Menurut salah satu Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, ia mengatakan bahwa dulu perencana kota Jakarta tak pernah berfikir bahwa kota ini akan berkembang pesat seperti sekarang yang menanggung beban manusia tinggi dan beban ekonomi tinggi  yang akan berimplikasi pada daya tampung dan daya dukung yang turun yang akan berakibat pada banyaknya bencana seperti banjir, kebakaran, kekeringan, krisis air dll. Maka dari itu kondisi Jakarta saat ini sudah tidak dapat dibenahi lagi. Adapun jika akan dibenahi maka membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pemerintah lebih memilih untuk memindahkan ibu kota ke daerah yang letaknya lebih strategis.

Dengan adanya pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan ini pemerintah mengharapakan akan terciptanya pemerataan dari segi pembangunan, ekonomi, dan penduduk. Karena jika melihat kepada keadaan sekarang kepadatan penduduk terjadi di Pulau Jawa. Survei Antar Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Ini berarti hampir setengah dari penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Presiden Jokowi juga menyebutkan sebesar 58 persen PDB berasal dari pulau Jawa. Oleh karena itu Jokowi tidak ingin ekonomi tumbuh hanya di pulau Jawa saja akan tetapi beliau menginginkan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau yang lain pun harus digenjot jika Indonesia ingin maju dari segi Ekonomi hingga bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Karena jika disebutkan Indonesia masih dalam kategori negara berkembang.

Untuk ibu kota yang baru pemerintah akhirnya memutuskan untuk memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Alasan pemerintah memilih kedua tempat tersebut dikarenakan berdekatan dengan dua kota yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, Kalimantan Timur juga dinilai lebih aman dari potensi bencana yang akan terjadi seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami dan gunung berapi. Hal ini dikarenakan Kalimantan Timur ini tidak berada di dua lempeng dan sesar aktif gunung berapi. Tentunya lokasi ini sangat cocok untuk suasana ibu kota yang baru nantinya.

Dalam pemindahan ibu kota, ada hal yang perlu juga dikaji yaitu dari segi sosial dan budaya. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui calon ibu kota baru ini masih memiliki ragam suku budaya dan adat istiadat yang masih kental dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Di Kutai Kartanegara, masih banyak suku adat yang tinggal disana seperti Suku Tanjung, Suku Benuaq, Suku Bukat, dan lain sebagainya. Begitupun di wilayah Penajam Paser Utara masih tinggal Suku Dayak Paser yang masih bermukim di pelosok daerah. Hal inilah yang nantinya dikhawatirkan ketika ibu kota baru sudah dipindahkan ke dua wilayah tersebut. Apakah suku adat budaya tersebut akan menghilang atau beradaptasi dan mulai membaur dengan masyarakat kota?. Tentu hal ini haruslah mendapat perhatian khusus dari pemerintah supaya suku dan budaya yang ada tidaklah hilang. Karena dengan adanya potensi tersebut bisa menjadi daya tarik turis asing yang dapat membantu terhadap pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu, memindahkan ibu kota bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah. Bukan hanya berbicara tentang tata kota, wilayah, lahan, anggaran biaya namun juga ada beberapa aspek yang perlu dikaji salah satunya adalah aspek sosial dan budaya supaya ciri khas dari Indonesia itu sendiri tidaklah hilang. Maka dari itu perlu dukungan dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah sendiri juga dari masyarakat untuk mendukung pemindahan ibu kota Negara Indonesia menuju kea rah yang lebih baik. Karena saya yakin pemerintah melakukan ini semua supaya terciptanya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sehingga terlaksanalah nilai sila yang ke lima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". 

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia