x
BREAKING NEWS

Kamis, 26 Desember 2019

Ciptakan Iklim Pelayanan Publik yang Berakhlak

'dakwas.com - Bandung - Pelayanan public adalah salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai pemangku jabatan kepada rakyatnya. Tentu saja, pelayanan public yang diharapkan oleh rakyat adalah pelayanan yang baik, cepat, mudah dan juga santun. Namun, akhir-akhir ini justru muncul banyak keluhan rakyat yang mengatakan telah mendapatkan pelayanan dengan kualitas jauh sekali dari apa yang diharapkan. Hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat pelayanan public dewasa ini dirasa kurang maksimal.

Kurang maksimalnya pelayanan public tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang juga menjadi faktor penyebabnya. Diantara permasalahan tersebut yang pertama adalah masih terjadinya diskrimninasi dalam proses keberlangsungan pelayanan public. Petugas pelayanan public masih kerap kali memberikan jamuan yang berbeda kepada orang-orang berdasi dan juga yang tidak berdasi. Sebagai contoh, orang-orang berdasi jika ingin membuat KK, mereka dijamu dengan sangat baik dengan keramahan, senyuman dan juga pelayanan diproses dengan waktu secepat mungkin. Namun, berbeda halnya jika orang-orang tidak berdasi (rakyat miskin) ingin membuat KK, mereka mendapat perlakuan 180 derajat berbanding terbalik dengan perlakuan tadi. Mereka dilayani secara ketus, mengantri dan menunggu dalam waktu yang lama dan hal tidak menyenangkan lainnya.
Kedua, masalah fungli juga masih berkembang dalam pelayanan public di negeri ini. Kita ambil satu kasus dan keluhan dari rakyat terkait para pelayan public yang selalu menawarkan dua kategori waktu dalam melakukan proses pelayanan yakni ingin diproses cepat tapi dengan syarat siap membayar sejumlah nominal yang diinginkan petugas? Atau lama tanpa pembayaran dan proses pelayanan akan ditunda dalam waktu yang lama?. Permasalahan kedua ini cukup serius, karena dari fungli dapat memicu KKN tumbuh. Dengan kata lain, fungli adalah cikal bakal dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Permasalahan-permasalahan di atas akan selalu terjadi jika tidak ada daya upaya untuk menghentikannya. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Pertama, pemerintah harus melakukan penyaringan petugas yang lebih ketat, usahakan petugas bertanggungjawab dan dapat dipercaya, buat sanksi yang tegas bagi petugas yang melakukan pelangggaran pelayanan public serta lakukan bimbingan pendidikan dan moral yang lebih kepada petugas untuk mampu memberikan pelayanan terbaik bagi public. Karena, bukankah memang hak dan layak bagi public untuk mendapatkan pelayanan yang berakhlak?.

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia