Praktik korupsi di Indonesia masih merajalela dimana-mana, dan semakin memperburuk sistem perekonomian. Instansi pemerintahan selalu menjadi tempat yang paling banyak melakukan praktik suap. Seperti halnya kasus korupsi yang sering terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana seharusnya perusahaan negara memberikan pelayanan dan keuntungan untuk negara justru menjadi tempat untuk memperkaya diri sendiri.
Yang lebih parahnya praktik korupsi itu terjadi dikalangan sesama petinggi BUMN, dimana seharusnya pemimpin memberikan contoh dan teladan yang baik untuk karyawannya justru mengajarkan bagaimana praktik korupsi yang baik dan memperkaya diri sendiri. Tidak heran jika kasus korupsi ditubuh BUMN tidak pernah selesai justru jaringannya semakin melebar.
Pemerintah seharusnya memberikan sanksi dan hukum yang tegas bagi para pelaku korupsi agar tidak terus menerus merongrong uang negara. Selain itu pemerintah juga harus memberikan dukungan bagi lembaga anti-rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan keleluasaan untuk menuntaskan kasus korupsi di Indonesia bukan memberikan perlindungan bagi sesama tikus berdasi.
Menduduki jabatan penting dipemerintahan seharusnya menjadikan momen terbaik untuk memperbaiki sistem birokrasi yang salah dan mengembalikan kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya. Berbagai tunjangan yang diberikan negara pun sudah terbilang cukup tidak perlu lagi memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak rakyat sedikit demi sedikit.
Sudah cukup rasanya korupsi merugikan negara, jangan biarkan kasus korupsi sama tingginya dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Perusahaan negara yang seharusnya memperkaya negara dan mensejahterakan rakyat jangan sampai digunakan untuk mensejahterakan dan memperkaya diri sendiri.
Oleh Sinar Rahayu Putri
KPI 3D UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Yang lebih parahnya praktik korupsi itu terjadi dikalangan sesama petinggi BUMN, dimana seharusnya pemimpin memberikan contoh dan teladan yang baik untuk karyawannya justru mengajarkan bagaimana praktik korupsi yang baik dan memperkaya diri sendiri. Tidak heran jika kasus korupsi ditubuh BUMN tidak pernah selesai justru jaringannya semakin melebar.
Pemerintah seharusnya memberikan sanksi dan hukum yang tegas bagi para pelaku korupsi agar tidak terus menerus merongrong uang negara. Selain itu pemerintah juga harus memberikan dukungan bagi lembaga anti-rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan keleluasaan untuk menuntaskan kasus korupsi di Indonesia bukan memberikan perlindungan bagi sesama tikus berdasi.
Menduduki jabatan penting dipemerintahan seharusnya menjadikan momen terbaik untuk memperbaiki sistem birokrasi yang salah dan mengembalikan kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya. Berbagai tunjangan yang diberikan negara pun sudah terbilang cukup tidak perlu lagi memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak rakyat sedikit demi sedikit.
Sudah cukup rasanya korupsi merugikan negara, jangan biarkan kasus korupsi sama tingginya dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Perusahaan negara yang seharusnya memperkaya negara dan mensejahterakan rakyat jangan sampai digunakan untuk mensejahterakan dan memperkaya diri sendiri.
Oleh Sinar Rahayu Putri
KPI 3D UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan