x
BREAKING NEWS

Rabu, 25 Desember 2019

Berprestasi Tanpa Korupsi

Oleh: Sri Sulistina

Korupsi hal yang tidak asing lagi ditelinga msyarakat,  tindakan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Seakan menjadi fenomena yang lumrah di Indonesia sampai menempatkan Indonesia berada di posisi ke-3 negara terkorupsi se-ASEAN. Keberadaannya menjamur dalam setiap ranah dan sangat merugikan masyarakat serta negara. Para pelaku korupsi bukan orang bodoh, gelar yang bersanding dengan namanya mengartikan bahwa mereka orang berpendidikan. Namun, penampilan necis bersandiwara layaknya orang dermawan yang memiliki visi mengayomi rakyat, tapi faktanya rakyat yang terus menerus digilas untuk memenuhi kepuasnnya.

Tikus berdasi sebutan bagi mereka para koruptor pemakan uang rakyat, yang menjadikan kualitas hidup rakyat semakin terlantar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, malah dilahap dengan rakus oleh mereka. Jika ditelisik lebih dalam mereka melakukan tindak korupsi bukan karena latar belakang ekonomi, tapi karena niat masing-masing pelaku yang merasa berkuasa dan memiliki jasa. Hingga semakin tinggi jabatannya semakin besar ia mengambil yang bukan haknya.
 
Tidak hanya aparat negara, para pejabat BUMN kebanyakan Direktur Utamanya terlibat kasus korupsi. Setiap pekan selalu ada perusahaan negara yang terkuak oleh KPK berdampingan dengan itu petinggi perusahaan terciduk perlakuannya. Sejumlah data menyesakan dada 168 triliun pertahun negara dirugikan setara dengan biaya kuliah 2,5 juta mahasiswa Indonesia, hanya 15 triliun atau 9% saja uang koruptor yang kembali ke negara.

Lantas apa tindakan yang harus dilakukan, agar dapat membasmi hama yang terus menggerogoti perekonomian bangsa ini?. Hukuman 20 tahun penjara sepertinya tidak membuat mereka jera, bahkan kadang tidak diterapkan sampai akhir masa. Haruskah mencontoh cara Negara China yang  menghukum mati pelaku korupsi atau Negara Malaysia yang menjatuhi hukuman gantung. Orang berpengaruh di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan dengan mengganti Menteri BUMN dari Rini Soemarno menjadi Erick Thohir. Jokowi melihat Erick memiliki kemampuan profesional dalam bidang mengatur perekonomian dan dapat membantu mewujudkan tujuan BUMN.

Hal mendasar yang harus dilakukan ialah melalui pendidikan moral yang mensosialisasikan akhlak yang terpuji dan menjelaskan bahayanya korupsi, agar tetap berprestasi tanpa korupsi. Memperkuat pengawasan internal dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), jangan sampai lengah apalagi sampai memberi peluang para tikus berdasi melakukan aksi.

KPI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Bojonegara, Kota Cilegon Banten
089603375751

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia