x
BREAKING NEWS

Kamis, 26 Desember 2019

Basmi Parasit di Segala Tingkatan

'dakwahpos.com, - Bandung - Korupsi selalu menjadi parasit inti bagi Negeri. Bagaimana mungkin tidak? Jika efek dari korupsi ini kemudian menimbulkan banyak kerugian bagi Negeri. Kerugian yang ditimbulkan tersebut dirasakan tidak hanya oleh satu lapisan masyarakat saja, melainkan hampir oleh suluruh lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah hingga masyarakat menengah ke atas. 

Diantara kerugian yang ditimbulkan seperti ketidakmerataan ekonomi, kurangnya kesejahteraan masyarakat menengah dan menengah ke bawah, keuangan Negeri yang menjadi tidak stabil, stigma buruk masyarakat kepada pengelola keuangan Negeri dan banyak kerugian lainnya. Oleh karenanya, parasit berupa korupsi ini harus segera dibasmi.

Belakangan ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut-sebut menyimpan parasit korupsi ini dalam tubuh lembaganya. Hal inilah yang harus segera dibasmi, agar kerugian yang telah dijelaskan di atas tidak menjamur kemana-mana lagi. Ada beberapa langkah yang dirasa tepat untuk membasmi parasit korupsi ini di BUMN, langkah ini bisa dilakukan oleh tenaga kerja pemerintah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun oleh pimpinannya langsung. Sedangkan, masyarakat bisa membantu pembasmian korupsi ini dengan giat mengirimkan kritik dan saran konstruktif yang dapat membersihkan dan memulihkan segala virus yang timbul dari parasit korupsi.

Pertama, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengeluarkan aturan yang tegas kepada seluruh pihak yang ada di dalam tubuh lembaga untuk tidak melakukan korupsi, sekecil apapun bentuknya. Misal dengan menerapkan aturan kerja tepat waktu. Hal ini sedikitnya dapat mencegah seluruh pihak dari korupsi waktu. Selain itu, kegiatan fungli di lembaga harus dihapuskan. Seluruh pihak yang terlihat dan terbukti masih melakukan fungli atau suap-menyuap kecil-kecilan harus segera ditindak tegas.

Kedua, pimpinan dan seluruh tenaga kerja di Badan Usaha Milik Negara harus menerapkan sistem keuangan yang terbuka. Maksudnya adalah, seluruh aspek yang meliputi keuangan Negara harus terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemasukan keuangan Negara dan pengeluaran keuangan Negara (Belanja Negara) harus dikelola melalui sistem yang terbuka, objektif dan jujur.

Ketiga, penyaringan dan penerimaan tenaga kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus lebih selektif. Pihak terkait harus memastikan bahwa seluruh anggota lembaga bebas dari virus korupsi, dibuktikan dengan tidak pernah tercatat sebagai pelaku korupsi. Selain tenaga kerja baru, tenaga kerja lama pun harus melalui penyaringan dan pemeriksaan berkelanjutan, untuk memastikan bahwa mereka bukan dan tidak pernah melakukan tindak korupsi. Jika memang terbukti ada yang menjadi pelaku korupsi, maka pimpinan harus siap dan tegas memberhentikan pelaku dan memberikan sanksi yang setimpal. Dengan ketiga langkah tersebut, semoga korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat terbasmi secara resmi.

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia