x
BREAKING NEWS

Senin, 23 Desember 2019

Anggota Kabinet Menjadi Polemik,Kita buktikan nanti!


Setelah resmi dilantik sebagai presiden dam wakil presiden jokowi dan Kh.Ma'ruf Amin,meluncurkan wakil-wakil rakyat dikepengurusannya, yang akan membantunya sampai 4 tahun kedepan, namun ada hal yang menarik publik dimana banyak mentri-mentri muda yang ditarik ke kursi kabinet,dan banyak mentri yang menurut publik tidak titempatkan pada fungsinya.Hal inilah yang menjadi polemik dimasyarakat.
Salah  Terawan Agus Putranto seorang dokter militer yang diangkat menjadi mentri kesehatan.menurut beberapa media terawan ini sudah melanggar kode etik kedokteran (MKEK)
Hari itu, Selasa 22 Oktober, ia dipanggil Presiden Joko Widodo. Publik menduga ia akan dijadikan menteri kesehatan dalam kabinet baru Jokowi. Namun, saat itu mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat itu tak mengatakan apapun, ia hanya mengubah gesture sekali dengan memberi acungan jempol. 
Setelah bertemu Jokowi, Terawan baru buka omongan terkait penunjukan sebagai menteri kesehatan. Ia pun memutuskan pensiun dini dari karier dokter militernya.
"Saya tinggal semua. Saya harus fokus untuk membantu Bapak Presiden dalam kabinet ini," kata dokter berpangkat Mayor Jendral itu.
Hari berikutnya, Terawan dicegat wartawan. Penyebabnya bukan lagi soal penunjukannya sebagai menteri, tetapi terkait surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) tertanggal 30 September 2019 yang dikirim ke Presiden Jokowi.
Surat rahasia itu berisi keberatan MKEK apabila Terawan dijadikan menteri kesehatan karena pertimbangan masalah etik. Tapi surat itu bocor ke publik.
"Yang berkasus itu siapa? Biarin aja. Saya kan enggak pernah nanggapi," kata Terawan menanggapi surat itu. "Nggak perlu [memenuhi panggilan MKEK]. Kita [saya] kan memang bukan waktunya. Ada tata caranya. Saya waktu itu kan militer."
Kasus yang dimaksud MKEK dan Terawan itu merujuk pada polemik metode cuci otak dengan Digital Substrction Angiography (DSA) untuk pengobatan pada tahun 2018. Pengobatan itu dilakukan Terawan dan diklaim bisa menyembuhkan stroke.
Sikap Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) saat itu tegas, selama belum ada hasil uji klinis terhadap metode 'cuci otak' Terawan, maka penggunaannya harus dihentikan sementara. Sedangkan MKEK IDI menyatakan mereka juga menunggu hasil penelitian Kemenkes untuk bisa mengambil langkah berikutnya.
Karenanya, MKEK saat itu hanya menyebut pelanggaran etik Terawan terkait Pasal 4 dan Pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Dua pasal itu memuat pelarangan dokter memuji diri sendiri dan senantiasa berhati-hati mengumumkan dan menerapkan pengobatan baru yang belum teruji kebenarannya.
Setelah itu MKEK memanggil tiga kali Terawan, tapi ia tidak hadir. Hasilnya, putusan sanksi pemecatan dari MKEK keluar pada 26 Februari 2018.
Dalam perkembangannya, pada bulan April 2018, sanksi terhadap Terawan ditangguhkan. Saat itu DPR meminta agar Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan Konsil Kedokteran Indonesia meninjau ulang masalah pemecatan Terawan.
Namun dari semua yang menjadi mentri dikabinet sekarang kita tidak berhak menjelek"an karena semua sudah disumpah akan melakukan yang terbaik untum indonesia.

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia