x
BREAKING NEWS

Rabu, 25 Desember 2019

Akibat Tindakan Kurang Tegas

Oleh : Sherly Zihan Azhari
Korupsi bagi Indonesia bukan suatu hal yang asing lagi, terlebih akhir-akhir ini semakin marak pejabat yang terbukti melakukan korupsi secara besar-besaran terutama para petinggi badan usaha milik negara (BUMN). Lemahnya pengawasan kementerian BUMN menjadi salah satu faktor yang menunjang semaraknya kasus korupsi di BUMN. Banyaknya celah membuat tikus-tikus berdasi dengan mudah menggerogoti harta negara. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga lebih dari sepuluh triliun setiap tahunnya.

Mental korupsi yang sudah bersarang membuat sebagian pejabat Indonesia sulit untuk menghindari korupsi sekecil apapun. Mereka terbiasa dan menganggap mengambil sedikit keuntungan sebanding dengan kerja keras mereka. Jika sudah seperti itu, solusi lain untuk memberantas korupsi ialah mengganti para petinggi dengan orang-orang baru yang muda, bersih dan cerdas. Memang hal tersebut tidak menjamin seratus persen hilangnya kasus korupsi di kementerian BUMN, namun setidaknya dengan perombakan besar dalam segala tatanannya, aktifitas para petinggi BUMN dapat terpantau dengan baik. Ketika internal sudah diperbarui, dan seluruh program dikerjakan secara bertahap maka pergerakan pejabat BUMN, juga hasil  kerja mereka dapat terlihat transparan dan termonitor. Selain itu, tidak hanya mengenai keuangan dan kinerja saja, para pejabat negara juga dituntut harus memiliki akhlak dan attitude yang baik. Hal ini bertujuan agar mental korupsi tidak terbentuk dan meminimalisir terjadinya tindak korupsi dikemudian hari. 

Sebagai salah satu pelaku penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia BUMN dituntut untuk memiliki keuntungan besar demi mensejahterakan rakyat, memajukan juga mengembangkan perekonomian negara. Bagaimana BUMN bisa mensejahterakan rakyat jika didalamnya saja, sebuah lingkup kecil miniatur negara mereka tidak mampu membangun ekosistem yang stabil dan kompeten. Tindakan Indonesia yang kurang tegas menghukum koruptor membuat mereka merasa aman dan menyepelekan dampak yang terjadi. Padahal  tindakan mereka luar biasa merugikan negara dan masyarakat. Wabah koruptor menghancurkan berbagai sendi kehidupan, tak terhitung jumlah rakyat yang terbunuh akibat ulah koruptor. Maka wajar demi mewujudkan cita-cita memiliki pemerintahan yang bersih dan sehat, Jokowi mencanangkan hukuman mati bagi koruptor. Walaupun menuai pro dan kontra beliau akan meresmikannya revisi UU tindak pidana korupsi (Tipikor) jika rakyat dan DPR menyetujuinya.

Sherly Zihan Azhari, Mahasiswa UIN SGD, Desa Jalaksana, Kec. Jalaksana, Kab. Kuningan, 089660951271, sherlyzihanazhari@gmail.com

Tulisan ini perna dimuat di koran Media Indonesia pada 21 Desember 2019

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia