Oleh: Darto
Permasalahan asap di Riau khususnya, sudah terjadi sejak tahun 1998 hingga kini. Terdapat dua faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pertama, terbakar karena lahan gambut pada musim kemarau mengalami kekeringan dan sulit menyerap air hingga akhirnya mudah terbakar.
Kedua, dibakar oleh para oknum yang hendak membuka lahan dengan biaya yang sangat murah. Karhutla sudah terjadi, bagaimana solusinya? Apa hanya bergantung pada pemerintah pusat? Sungguh, dogma yang pendek jika hanya menggantungkan diri pada pemerintah pusat.
Solusi tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, hendaknya kita mengimplentasikan sebuah sinergi yang bersifat pentahelix dimana keterlibatan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi saling berkolaborasi dan berkontribusi untuk mengedukasi dan memberikan solusi untuk menuntaskan masalah ini.
Karena, karhutla dan kabut asap adalah derita kita bersama. Karhutla bukan hanya dirasakan masyarakat setempat, tidak hanya di titik terjadinya api, tapi juga daerah lain yang mungkin tidak tahu apa-apa. Efek karhutla tak pandang strata dan status, mau pejabat, rakyat biasa, tentara, polisi, siapa pun akan terkena. Karhutla adalah musuh bersama.
Selain itu, memberikan solusi kepada masyarakat terutama dalam pengolahan lahan pertanian. Memperbanyak cadangan tampungan air atau melakukan rekayasa teknologi, harus dilakukan dari sekarang. Serta, membangun pola pikir bersama bahwa karhutla bukan rutinitas tahunan yang harus ditunggu. Arahkanlah sebagian besar program pembangunan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berefek pencegahan perilaku membakar.
Peran serta perusahaan dan kalangan swasta di berbagai lokasi harus diperkuat dan dikawal. Pengawalan maksudnya, kegiatan mereka yang bersinggungan dengan gambut harus memiliki jaminan aman kebakaran dan tidak menjadi penyebab kebakaran di tempat lain karena sudah cukup banyak pihak yang terlibat dalam mengatasi karhutla, baik unsur pemerintah, masyarakat, LSM, dan bahkan pihak luar negeri. Sangat penting kesamaan gerak dan koordinasi maksimal dilakukan.
Sehingga perlu dukungan pemetaan yang jelas dan terukur terhadap semua lahan yang rentan terbakar dan masyarakat terdampak, baik secara fisik, kesehatan, maupun ekonomi. Terpenting adalah komitmen semua pihak untuk tidak membiarkan lahannya terlantar menjadi santapan api. Pemerintah kota dan kabupaten harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Termasuk pula mendorong seoptimalnya tanggung jawab pelaku usaha. Jangan hanya dibebankan kepada masyarakat yang sebenarnya menjadi korban dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang sejak lama sudah salah.
DARTO
Mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan