Oleh : Ani Yulistiani
Terkait polemik yang terjadi antara PB Djarum dengan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ternyata tidak hanya menjadi perhatian bagi para pemerhati dan penggemar Bulutangkis saja. Namun, polemik ini menjadi isu besar yang kian hari kian merebak dikalangan masyarakat. Sebab, banyak argumentasi yang beredar di dunia maya yang masih belum bisa dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat.
Ya, KPAI mempunyai argumentasi bahwa jika Bulutangkis dianggap penting maka Negaralah yang seharusnya mengambil tanggung jawab terhadap pembinaan kepada anak sejak usia dini sehingga mampu menciptakan atlet- atlet super sebagai generasi penerus bangsa dalam hal olahraga. Karena bagaimanapun juga bahwa " yang muda yang berkarya" Mau bagaimanapun caranya sebisa mungkin dana alokasi pembinaan terhadap anak usia dini harus dialirkan. Dan bukan PB Djarum yang harus menjadi pihak yang selalu memberi dana sehingga PB Djraum yang menjadi Branding. Seolah yang dinggap memberi dana dan menaungi itu adalah PB Djarum dan bukan pemerintah. Dalam hal ini KPAI mencoba bersikap benar mengenai tugasnya sebagai lembaga yang menaungi terkait masalah –masalah yang berkaitan dengan anak.
Menurut saya, jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan polemik antara PB Djarum dengan KPAI ini yaitu harus dengan adanya kesadaran dari pemerintah sendiri yang tentunya pemerintah memiliki peran penting terhadap kasus ini. Ya, karena jika pemerintah mampu berperan penting dengan cara memberikan dana alokasi pembinaan kepada anak usia dini dan bukan atas pemberian dari PB Djarum maka polemik tersebut akan bisa teratasi.
Penulis, Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan