Menolak Naiknya Iuran BPJS

Oleh: Dini Shaumy

BPJS merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi kesehatan, yang sebelumnya bernama Askes. BPJS dibagi menjadi tiga kelas.

Menurut hasil riset data BPJS, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia secara garis besar mengidap penyakit sangat berat. Ini disebabkan karena masyarakat indonesia kurangnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. 

Dengan berbagai kasus penyakit yang terjadi di Indonesia, pemerintah memberikan perhatian kepada kasus ini dengan diadakannya program JKN BPJS yang sangat membantu meringankan beban biaya pengobatan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, Akhir-akhir ini negara Indonesia sedang diguncangkan oleh problem kenaikan iuran BPJS yang ditegaskan oleh kementrian keuangan. Isu kenaikan iuran BPJS diyakini sebagai polemik yang hangat dibicarakan oleh rakyat indonesia, terutama pengguna BPJS yang sangat bergantung pada program pemerintah ini.

Banyak sekali masyarakat kontra dengan problem iuran BPJS yang akan di naikkan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya program kenaikan iuran BPJS ini akan menambah beban yang ditanggung oleh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang mencari peringanan beban biaya hidup bukan menambah biaya hidup. Dengan pembayaran seperti itu, banyak masyarakat yang menunggak iuran BPJS yang diterima sesuai golongan kategori. Seharusnya dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat menjadi sebuah pertimbangan besar bagi pemerintah dalam kasus ini. Akibatnya masyarakat menolak untuk dinaikkannya iuran BPJS.

Ironisnya jika memang benar-benar terjadi adanya kenaikkan iuran BPJS, maka tunggakan-tunggakan akan semakin besar. Kecuali, jika status ekonomi Indonesia dan status ekonomi masyarakat Indonesia bagus satu frekuensi, maka tidak akan menjadi suatu permasalahan.

Alasan dinaikkannya iuran BPJS, Kemenkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa khawatir BPJS defisit, sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Indonesia akan sejahtera jika pemerintah dan masyarakatnya satu frekuensi. Maka dengan cara saling mendukung dan saling mengerti diantara hubungan pemerintah dengan masyarakat akan semakin harmoni. Dan yang harus pemerintah utamakan adalah menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, salah satunya jaminan kesehatan yang baik dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. 

Dini Shaumy, Mahasiswi KPI UIN SGD Bandung