Yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menikkan iuran BPJS adalah untuk menambal defisit negara yang sangat besar. Pemerintah sendiri juga tahu pasti akan ada pro kontra dalam mewujudkan rencana ini.
Mengingat bahwa pengguna BPJS ini adalah semua kalangan, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, elit akademik bahkan sampai pengangguranpuan dianjurkan untuk memiliki kartu BPJS. Pasti pemerintah akan memiliki pemasukan yang sangat banyak dari layanan BPJS ini. Lantas mengapa masih terjadi yang namanya defisit negara?
Dalam hal ini, kedua belah pihak harus memperhatikan kekurangan masing-masing, baik pemerintah maupun rakyatnya itu sendiri. Apa benar menaikkan iuran BPJS bisa menjadi solusi? Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, seberapa besar daya beli yang dimiliki masyarakat? Percuma menaikkan iuran, tapi rakyatnya sendiri bahkan tidak mampu untuk membayar.
Adapun tentang pelayanan yang diberikan pihak BPJS kepada masyarakat. Sudah sepadankah dengan harga yang kita bayar? Terkadang pemerintah hanya pintar berbicara, tapi nihil akan aksi. Untuk apa bayar mahal-mahal tapi diabalas ketidakdisiplinan.
Begitupun sebaliknya dengan masyarakat, bagi mereka yang memang sudah terdaftar atau memiliki kartu BPJS, perlu adanya pendidikan tentang kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran, karena itu konsekuensinya. Sebelum dinaikkan saja masih sulit membayar, apalagi dianaikkan.
Saran saya, jika memang keputusan akhirnya tetap akan terjadi kenaikan iuran BPJS, perlu ada yg dibenahi dulu, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Keduanya harus seimbang, pemerintaj dan rakya sama-sama membangun negara yang lebih baik lagi kedepanya, akan indah hidu vial kita saling bekerja sama.
Annisa Qonita M
Mahasiswi KPIUIN SGD BANDUNG
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Beri komentar secara sopan