x
BREAKING NEWS

Selasa, 22 Oktober 2019

KENAIKAN IURAN BPJS MEMBUAHKAN KESEJAHTERAAN
BPJS Ketenaga kerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program public yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko social ekonomi tertentu dan penyelengaraannya menggunakan mekanisme asuransi social.  Melihat saat ini banyak sekali isu tentang iuran bpjs yang dinaikan sebesar 100 persen untuk kelas I dan II tetapi ini masih menuai polemik publik.
Melihat ditahun 2018 yang pemerintah lakukan terhadap kenaikan iuran untuk kelas I dan dua II hanya 100 persen yang seharunya 300 persen, melihat dari total iuran peserta mandiri adalah Rp, 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai 27,9 triliun, dengan kata lain claim ratio peserta mandiri ini mencapai 313 persen, ini menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, dilansir dari akun Facebooknya.
Keputusan mengapa iuran hanya dinaikan 100 persen untuk kelas I dan II sementara kelas III hanya 65 persen, karena pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar iuran. Sehingga kenaikan itu tidak terlalu memberatkan.
"Pada intinya pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai membertakan masyarakat dengan berlebihan", ujar Nufransa. Kenaikan iuran BPJS ini merupakan deficit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  Jika kenaikan BPJS sudah di peritungkan oleh pemerintah maka masyarakat pengguna harus bisa mengikuti kebijakan tersebut, karena semua yang telah dilakukan itu sudah menjadi perhitungan besar oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, baik dari kelas I sampai kelas III.
Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam mengatur semua kebijakansanaan BPJS, karena kasus kenaikan BPJS ini juga dipantau secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar tidak ada kejadia yang tidak diingankan yang dilakukan oleh BPJS yang merugikan masyarakat dalam kenaikan iuran BPJS. 
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat menanggapi sejumlah pertanyaan Anggota badan Anggaran DPR,Jakarta Jum'at (6/92019). "Tentu kami akan terus meminta dan akan setiap saat bisa meminta audit," ujarnya. Hal ini supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan memcover kebutuhan aksese kesehatan,sambung beliau.

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia