Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kenaikan Iuran Bpjs, Masalah atau Solusi?

Minggu, 20 Oktober 2019 | Oktober 20, 2019 WIB | 0 Views Last Updated 2019-10-20T22:26:14Z

Oleh : Melin Destriana
Dalam hidup sangat penting bagi kita untuk mendapatkan suatu jaminan atau asuransi, baik hidup, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hal tersebut menjadi tabungan dan memberikan ketenangan kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut.
 
Bpjs kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) atau asuransi kesehatan yang dinaungi oleh pemerinah, dilansir dari Wikipedia, BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kabar kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% tentunya menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh masyrakat, di dunia nyata maupun maya. Bahkan tak banyak yang berkomentar di sosial media agar pendapat atau curahan hatinya di lirik oleh pemerintah dan akhirnya bisa ditetapkan kebijakan seperti biasa.

Hal yang membuat masyarakat resah terhadap rencana tersebut adalah, karena tidak banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak penuh hanya karena menggunakan kartu BPJS sebelumnya dan kenaikan iuran ini belum tentu merubahnya. Juga kenaikan ini dianggap berat karena keperluan pokok seperti makanan, bbm, dan sebagainya pun mengalami kenaikan harga.

Setiap permasalahan pasti memiliki solusi, kenaikan iuran BPJS ini mungkin bisa di minimalisir dengan adanya ketegasan dari managemen BPJS-Kes dalam membereskan tunggakan iuran dan memverifikasi ulang data peserta BPJS-Kes agar lebih transparan dan akuntabel. Tentunya jika penyedia dan peserta bersama-sama menjalankan prosedur dengan baik dan benar, hal-hal yang ditakutkan sebelumnya tidak akan terjadi.

Kejelasan dan kepastian program BPJS dan program pemerintah lainnya sangat di nantikan dan diinginkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mempercayakan hidupnya pada pemerintah.

Melin Destriana, Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung
×
Berita Terbaru Update