Iuran BPJS Kesehatan naik? Asalkan Koruptor Musnah

Program pemerintah dalam upaya bantuan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah terasa bagi hampir seluruh masyarakat yang menggunakannya, terlebih program ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini merupakan prestasi tersendiri yang harus kita apresiasi untuk terus mendukung apa yang pemerintah programkan.

Namun, akhir-akhir ini pemerintah justru berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat yang memunculkan pro kontra dikalangan masyarakat. Media sosial pun menjadi tempat masyarakat menumpahkan berbagai tanggapannya. Adapun alasan utama kenaikan iuran BPJS kesehatan ini adalah beban defisit yang terus membengkak dan membuat lembaga BPJS mempunyai tunggakan dengan sejumlah rumah sakit.

Ditengah berbagai pro kontra kenaikan iuran ini, apakah menaikan beban iuran kepada masyarakat  adalah langkah yang tepat dari pemerintah? Ini yang perlu dikaji secara mendalam oleh pemerintah bagaimana menanggulangi programnya agar secara keseluruhan tidak mengganggu program lainnya. Terlebih tak lama dari kabar wacana kenaikan iuran BPJS ini masyarakat juga sudah dikagetkan dengan kasus korupsi yang melibatkan uang BPJS kesehatan oleh dua orang pejabat RSUD Lembang yang merugikan sekitar 7,7 Miliar uang rakyat.

Maka dari itu pemerintah perlu mengkaji kembali soal rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian sistem di dalam lembaga BPJS Kesehatan pun harus terus diawasi dan diperbaiki agar dana iuran masyarakat yang telah dihimpun tidak semena-mena dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.  

Status : Mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat : Jl. Maribaya Timur Kp. Cibeunying Ds. Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat

No. HP: 087700750280

Email : mochnurzamzam23@gmail.com 

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023