x
BREAKING NEWS

Senin, 21 Oktober 2019

Cari Dulu Solusi Sebelum Terjadi Dampak

Abu Riki 
Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Cari Dulu Solusi Sebelum Terjadi Dampak

Dalam rangka mengatasai defisit JKN pemerintah berencana menaikan iuran BPJS kesehatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kepala birokrasi dan dan komunikasi yang menjelaskan bahwa dari empat tahun kebelakang Jaminan Kesehatan Nasional selalu mengalami defisisit. Pemerintah juga menyatakan bahwa tanpa adanya kenaikan iuran defisit JKN akan terus mengalami peningkatan bahkan pemerintah juga menaksir akan mencapai Rp 32 triliun pada tahun 2019. Lalu Rp  44 triliun pada 2020, dan Rp 56 triliun pada 2021

Namun, dengan adanya kenaikan tarif  iuran BPJS itu apakah penggunaannya akan menjadi efektif dan apakan dengan kenaikan tarif BPJS juga masyarakat tidak akan terbebani? Dengan kenaikan tarif iuran BPJS seharusnya pemerintah melakukan survei terlebih dahulu ke banyak rumah sakit bagaimanakah ke efektifan penggunaan BPJS ini. Karena pada faktanya banyak sekali rumah sakit yang mempersulit penggunaan BPJS ini meskipun tiap bulannya ikut membayar iuran.

Dengan kenaikan iuran BPJS ini sedikitnya akan membebani masyarakat seperti karyawan, seharusnya pemerintah melakukan kontrol terlebih dahulu diberbagai perusahaan dan rumah sakit apa yang menjadi faktor utama BPJS  ini sering mengalami defisit agar ditemukannya solusi bagaimana mencegah terjadinya defisit. Karena bagaimana pun dengan naiknya iuran BPJS tersebut sedikitnya akan membebani khususnya masyarakat menengah ke bawah apalagi pelayanan rumah sakit terhadap pengguna BPJS kelas 2 dan 3 sering kali mengalami pelayanan yang tidak sesuai

Pentingnya kontrol pada perusahaan dan rumah sakit. Merujuk pada BPKP, sering sekali ditemukan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit. Misalnya seperti adanya data peserta bermasalah, perusahaan yang memanipulasi gaji karyawan, potensi penyalah gunaan regulasi dengan memberikan pelayanan rumah sakit lebih tinggi dari seharusnya. Dengan melihat permasalahan tersebut diperlukannya sebuah solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi baik itu di perusahaan ataupun di rumah sakit agar tidak berdampak pada permasalahan BPJS yang mengalami defisit dan para pengguna BPJS dari kelas atas sampai bawah bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai
 
Kenaikan iuran tersebut juga pasti akan menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap inflasi. Di mana akan mendorong administered price atau harga yang diatur pemerintah akan melonjak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat karena mahalnya berbagai macam kebutuhan dan peserta BPJS kesehatan mandiri akan mengalami kesulitan membayar iuran. Ini juga bisa mengakibatkan penurunan kelas sosial yang turun menjadi kategori miskin karena mahalnya membayar iuran dan dampak yang paling fatal ialah semakin meningkatnya jumlah kemiskinan

Beban pemerintah juga akan semakin berat karena pemerintah harus menyediakan berbagai batuan sosial yang disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mampu membeli barang-barang pokok karena mahalnya harga yang ada. Dan pemerintah juga harus menyediakan bantuan sosial lainnya seperti PKH tiap keluarga maksimal Rp 9,6 juta KIP, KIS, BPMT, dan banyak lagi yang kebutuhan yang besar lainnya. Dengan demikian pemerintah harus berfikir lebih keras lagi dan mencari solusi agar menukan jalan yang tidak menimbulkan dampak yang buruk baik itu untuk masyarakat maupun pemerintah.






 
 

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia