Buat Onar Kamu Yang Harus Bayar

Oleh: Annisa Puspa Pramudya

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia sebagai dasar negara ini adalah hasil pengejawantahan para founding father untuk menentukan arah atau sikap berpolitik nya bangsa Indonesia. Sehingga, bukti konkrit nya ialah terwujudnya sebuah pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2045 pada 20 Oktober 2019 mendatang. Diharapkan dapat terlaksana secara aman, damai dan kondusif. Pasalnya, pelantikan tersebut merupakan amanat undang-undang dan konstitusi dalam menetapkan seorang kepala negara.

Sehingga, masyarakat diharapkan untuk tetap bersatu menjaga ke-stabilan keamanan nasional agar tidak adanya tindakan yang menuai perpecahan. Apalagi, belakangan ini peristiwa demo yang terjadi di Papua, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan aksi mahasiswa mengenai penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  yang bisa saja terjadi kembali dan akan menimbulkan sebuah kerusuhan. Dengan begitu, secara tidak langsung masyarakat yang menjaga kesatuan dan keamanan tidak terlepas dari sebuah upaya untuk membuat citra negara Indonesia menjadi lebih baik di kancah dunia internasional. Sehingga, para investor asing pun akan lebih percaya untuk menanamkan modal di Indonesia agar sektor ekonomi secara lambat laun akan membaik.

Selain itu, masyarakat pun agar tidak mudah terpancing dengan segala bentuk informasi yang beredar di berbagai platform media. Dan tidak melakukan aksi anarkis dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan, agar segala bentuk tindakan kita harus dapat diperhitungkan dan tidak menimbulkan sebuah konflik yang pada akhirnya harus meringkuk di tahanan atau denda yang berlaku untuk menebus segala bentuk tindakan negatif.

Begitupun juga dengan para aparat TNI dan Polri untuk mengawasi tiap tempat keramaian yang bisa menimbulkan sebuah kerusuhan dan menindak lanjut secara tegas pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan situasi bangsa untuk kepentingan individu ataupun kelompok.

Oleh karena itu, mari kita dukung presiden dan wakil presiden yang terpilih secara sah untuk mengemban tugas selama 5 tahun kedepan. Melalui program-program yang telah dicanangkan untuk memperluas infrastruktur fisik secar meluas, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mampu bersaing dengan negara lain, membuka investasi sekaligus meningkatkan ekspor ke negara lain, menciptakan pemerintahan yang optimal secara efektif dan efisien, dan penggunaan APBN yang tepat sasaran agar dapat terasa secara real oleh rakyat demi terwujudnya Indonesia yang unggul.

Annisa Puspa Pramudya, Mahasiswi KPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung