x
BREAKING NEWS

Senin, 21 Oktober 2019

BPJS Naik, Salah Siapa?

Oleh : Faizal Rafly Handiyono

Sebuah keputusan kontroversial dikemukakan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani, ia menyatakan bahwa akan menaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebesar 100 %. Naiknya iuran BPJS ini dipicu akibat meningkatnya defisit yang sangat besar sejak tahun 2014. Menurutnya dengan dinaikkannya iuran BPJS akan mengatasi solusi naiknya defisit yang ada.

Namun, yang menjadi permasalahan apakah dengan dinaikannya iuran BPJS 2 kali lipat ini dapat berdampak positif pada kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah?  Apakah dengan kebijakan yang mungkin memberatkan masyarakat ini dapat menyelesaikan semua masalah yang ada?

Sekarang jika kita tarik mundur kebelakang melihat permasalahan yang ada, yaitu sebenarnya pemerintah sudah meprediksi akan adanya defisit pada BPJS yang mana seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan solusi kedepannya, namun sekarang pemerintah terkesan lambat dalam mengambil keputusan, keputusan menaikkan BPJS dinilai keputusan instan guna mengatasi permasalahan yang ada, sehingga walaupun tujuan dalam keputusan ini dinilai baik dan bermanfaat bagi rakyat dan pemerintah, namun hal seperti ini lah dinilai tidak efektif dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang tidak merata.

Ada sebuah usulan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan bahwasanya ia akan memberikan dana talangan sebesar 93 M bagi RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di DKI Jakarta guna mengantisipasi kenaikan jumlah tunggakan ke rumah sakit karena pasien tak sanggup membayar kenaikan iuran, hal ini mendapat respon positif dari masyarakat yang menilai tindakan ini dinilai ideal melihat kondisi perekonomian rakyat khususnya di daerah Jakarta dalam menghadapi isu naiknya BPJS. Dan masyarakat berharap hal ini dapat ditiru oleh pemerintah daerah yang lainnya guna mengurangi beban rakyatnya.

Jikalau naiknya BPJS ini sudah pasti diputuskan oleh pemerintah, maka pemerintah wajib bertanggung jawab penuh atas keputusannya. Karena sejak berlakunya BPJS ini, masih banyak masyarakat yang mengeluh akibat pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Kesehatan itulah sejatinya hak seluruh masyarakat, dan pemerintah yang seharusnya menjadi penopang bagi masyarakat seharusnya tidak membiarkan masalah ini dibebankan kepada raktyatnya, perlu nya pembahasan lebih lanjut guna mencari solusi terbaik agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik, baik itu bagi pemerintah dan bagi masyarakat.

Faizal Rafly Handiyono
Mahasiswa KPI UIN Bandung

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia