x
BREAKING NEWS

Senin, 07 Oktober 2019

BPJS melambung, Masyarakat bingung

Oleh : Abdul Hasib Hudaya

Dari awal BPJS dimunculkan sudah disetting optimal karena memang sudah 
komitmen negara untuk melindungi masyarakat dan seharusnya dari awal 
dibentuk, dengan akumulasi dana dari subsidi pemerintah dan iuran itu sudah optimal. Akan tetapi faktanya sampai sekarang masih ada kekurangan biaya utuk BPJS tersebut, dan mengakibatkan muncul rencana kenaikan biaya iuran BPJS.

Sontak masyarakat shock dengan rencana tersebut karna kenaikan sampai 100% dianggap terlalu memberatkan masyarakat, akan tetapi disisi lain negara pun tidak bisa terus menutupi anggaran penyakit "kronis" karena pemerintah pun sudah berusaha memberikan suntikan dana dan menurut data bahwa hampir 50% iuran yaitu dari pemerintah baik dari penerima bantuan iuran(PBI), aparatur sipil negara(ASN) baik itu TNI dan Polri serta anggaran dari Pemda.
Dan keniakan iuran tersebut bisa saja mengakibatkan banyak masyarakat yang meminta pindah kelas, yang awalnya di kelas 3 dari awal biaya Rp. 25.000,- dan mengalami kenaikan menjadi Rp. 42000,- meninginginkan pindah menjadi penerima bantuan iuran(PBI) karena tidak sanggup membayar iuran dan akibatnya negara selain menanggung defisit biaya BPJS, penunggakan BPJS dan akan bertambah bebannya karena penerima biaya iuran semakin meningkat.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menaikan iuran BPJS seperti ability to pay karena ada masyarakat yang mampu bayar tapi tidak mau bayar dan ada masyarakat yang memang tidak mampu sehingga menimbulkan tunggakan dan lebih parahnya menurut bapak Irfan Humaidi selaku sekertaris BPJS, walaupun sekarang ada kenaikan mungkin di taun kedepan ada kenaikan kembali karena masih ada kekurangan biaya.
Belum lagi derita peserta BPJS yang harus mengantri seharian, belum lagi pelayanan BPJS rumah sakit rujukan yang kurang baik serta fasilitas yang belum optimal karena BPJS yang membatasi ini itu mengakibatkan Rumah Sakit banyak yang merugi karena BPJS yang menunggak. Lantas dimana peran pemerintah yang seharusnya menanggung defisit BPJS? Apakah anggaran pemerintah habis untuk rencana memindahkan ibukota dengan perkiraan 500 triliun tersebut? BPJS yang seharusnya meringankan rakyat kini telah berubah menjadi "mencekik" rakyat.

Mungkin solusi terbaik jika negara sudah tidak bisa menanggung biaya kesehatan rakyat yaitu seharusnya pemerintah tidak menaikkan biaya secara mendadak dan dengan angka kenaikan yang melonjak, mungkin seharusnya kenaikan biaya iuran ini dilakukan kenaikan secara bertahap dengan syarat harus adanya sosialisasi kepada masyarakat alasan kenaikan biaya iuran dan juga harus menjamin pelayanan yang lebih baik
Bagaimanapun, negara harus segera menyelesaikan permasalahan ini tanpa terlalu banyak membebankan masyarakat karena jika masyarakat sudah terbebani karena satu kartu ini, bagaimana dengan rencana tiga kartu lagi yang sudah dijanjikan presiden?.

Abdul Hasib Hudaya, Mahasiswa KPI UIN SGD Bandung


Virus-free. www.avast.com

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia