x
BREAKING NEWS

Selasa, 08 Oktober 2019

Apakah BPJS Prioritas Pemerintah?

 Apakah BPJS Prioritas Pemerintah?

Kenaikan defisit BPJS menjadi problematika yang cukup krusial. Kenaikan ini terlihat seperti direncanakan untuk sesuatu hal yang lain.

 Pemerintah digadang-gadang sedang berusaha memenuhi program pemindahan ibu kota dengan menaikkan defisit bpjs untuk anggaran tambahan dalam upaya tersebut. 

Kemudian hal inilah yang menjadi problematika baru dikalangan masyarakat indonesia yang menyebabkan isu pemindahan ibu kota semakin kontroversial.

Saya beranggapan bahwa masih banyak problematika lain yang masih belum diselesaikan oleh pemerintah. Seperti contoh masalah pemberdayaan sumberdaya manusia dan masalah ekonomi. 

Hal ini pun berkaitan dengan janji kampanye pemerintah yang seharusnya ditunaikan. Oleh karenanya permasalahan kenaikan defisit bpjs pun dinilai justru memicu beban ataupun permasalahan baru bagi pemerintah sendiri, karena kebanyakan masyarakat penerima bpjs tidak setuju dengan hal ini.

Problematika yang krusial ini, bagi masyarakat penerima bpjs sangatlah merugikan. Bpjs dijadikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan dibidang kesehatan. 

Tetapi dengan kenaikan ini bukan kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat melainkan menambah kesulitan dari segi ekonomi dan pelayanan. Lalu solusi apa yang seharunya ditawarkan pemerintah? Apakah pemindaha ibu kota? Bukan malah jadi solusi, itu justru menjadi sumber keruwetan yang baru dikalangan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah.

Ada solusi yang seharusnya ditawarkan oleh pemerintah, untuk mengatasi kenaikkan bpjs ini, yakni adanya pelayanan tambahan atau pelayanan ekstra yang di dapatkan masyarakat penggunaan bpjs ketika menggunakan atau perawatan di berbagai rumah sakit.
Jangan sampai kenaikkan BPJS ini justru terkesan merugikan bagi penggunanya, karena jika itu terjadi maka kepuasan masyarakat kepada kebijakan,-kebijakan pemerintah akan semakin berkurang.

 Keseimbangan inilah yang seharusnya ada jika memang kebijakan itu masih akaan tetap diterapkan. Maka dari itu, problematika yang ada seharusnya memiliki solusi-solusi yang bersifat menguntungkan masyarakat agar tidak memunculkan hak yang justru memicu problematika baru. 

Dan saya tegaskan memang bahwa perbaikkan sumber daya manusia dan ekonomi itu lebih perlu diprioritaskan oleh pemerintah dan salah satunya dengan membuat kebijakkan yang baik dibidang sosial dan kesehatan ternasuk terkait BPJS ini. Hal itu lebih pantas untuk dilakukan daripada pemindahan ibu kota dengan demikian kenaikkan defisit bpjs tidak akan lagi dijadikan bahan sangkaan bagi masyarakat atas ketidak puasan terhadap kebijakkan yang ada.



Annisa Zahra Salsabila
Mahasiwa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN SGD Bandung. 

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia