Kritik Pancasila Terhadap Moral Elite politik




Diawali tentang pengertian etika dan moral bahwa kebanyakan orang beranggapan keduanya memiliki pengertian yang sama namun faktanya bahwa keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara umum, etika adalah pemikiran secara sistematis tentang moral atau berdasarkan akal budi, sedangkan moral adalah penjelasan baik buruknya tingkah laku secara keseluruhan yang bersumber dari otoritas wahyu. Laswell berpendapat bahwa elite politik meliputi seluruh pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik, dan elit politik juga yang mencapai kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Sedangkan pengertian elite politik secara umum adalah orang tertentu yang berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Gambaran elite politik di Indonesia sangatlah beragam. Kompleksitas politik semakin mendominasi isu nasional saat ini yang dapat digambarkan dari etika dan moral elite politik itu sendiri. Menurut peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar mengatakan ada tiga penyebab ketidakpercayaan publik atas moral elite politik. Mayoritas publik menilai tak banyak elite politik yang bisa dijadikan teladan. Publik juga menilai banyak politisi yang hipokrit, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya.  Sebagian publik juga menilai ada jarak antara klaim agama dan perilaku para elite politik. Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa indonesia cenderung mengarah pada kompetensi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang dan semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat.

Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima prinsip  itu berikut ini disusun menurut pengelompokan pancasila, karena pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern. Yang pertama pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup positif, damai, toleran terhadap warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Yang kedua hak asasi manusia, jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga solidaritas, bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Yang keempat demokrasi, prinsip "kedaulatan rakyat" menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elite atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Yang kelima keadilan sosial merupakan norma nilai paling dasar dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah Kemiskinan,ketidakpedulian dan kekerasan sosial. Yang kedua ekstremisme ideologis yang anti pluralisme, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat. Dan ketiga korupsi, korupsi inilah yang sudah menjadi penyakit terbesar bagi para pejabat di Indonesia. Korupsi ini bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan. Bukan hanya negara yang dirugikan oleh para koruptor, rakyat juga ikut dirugikan. Untuk memberantas korupsi diantaranya membangun supremasi hukum yang kuat, menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, dan pembekalan pendidikan religi yang intensif. Pancasila secara keseluruhan dapat mengkaji seluruh tingkah laku dan perbuatan para elite politik. Khususnya pancasila sebagai sistem etika dapat menjelaskan baik buruknya etika dan moralitas elite politik. 

Iklima Sulaimah/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung/ Kp. Krajan RT.02 RW.01 Desa Cimahi Kec. Klari Kab. Karawang / 085281826099/ iklimasulaimah99@gmail.com

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Beri komentar secara sopan

© Vokaloka 2023