x
BREAKING NEWS

Kamis, 27 Desember 2018

HUKUM YANG MENJARAH DAN DIJARAH

HUKUM YANG MENJARAH DAN DIJARAH

Bencana alam pasti akan terjadi dimanapun kita berada. Baik gempa, gunung meletus, Tsunami, Tornado, dan yang lainnya pasti akan menghampiri umat manusia di bumi ini. Gedung-gedung, pemukiman, industri, pabrik, dan lainnya semua akan hancur oleh bencana. Tidak hanya itu, penjarahan ke semua tempat yang penuh dengan barang-barang dan makanan pasti akan terjadi. Apakah hal itu bisa dianggap wajar?.

Dalam Pasal 48 KUHP berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Dalam hukum pidana ada yang namanya Dasar Penghapus Pidana. Hukum tersebut mengatur mengenai alasan pembenar dan pemaaf kepada orang yang melakukan kejahatan namun tidak dipidanakan. Dalam situasi darurat bencana alam, hukum tersebut berlaku bagi setiap penjarah demi memenuhi kebutuhan hidup dan diwajarkan. Akan tetapi ada syaratnya, bagi penjarah hanya diperbolehkan mengambil makanan untuk bertahan hidup sesuai kebutuhan dan apabila di luar hal itu, hukum tersebut tidak berlaku dan bisa jadi di pidanakan.

Dalam hukum islam, terdapat kaidah yang mengatakan "Hukuman had, digugurkan karena alasan syubhat". Dalam kasus penjarahan tersebut diperbolehkan, karena pada situasi tersebut, orang-orang akan dilanda kelaparan. Demi mempertahankan hidupnya, orang-orang yang terkena bencana diperbolehkan menjarah makanan. Bagi pemilik makanan atau orang yang tidak terkena musibah tersebut, wajib untuk menolong dan membagikan makanannya kepada mereka yang terkena musibah.

Bagaimana untuk para pemilik toko yang tokonya dijarah dan menimbulkan kerugian yang besar?. Bagi toko-toko yang menyediakan makanan dan sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan pemerintah, akan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah apabila terkena penjarahan makanan. Bagi yang tidak dalam pernjanjian dan merasa barangnya diambil orang lain, bisa melapor untuk kemudian diverifikasikan kebenarannya. Terkecuali bagi yang tokonya hanya menyediakan non-makanan, tidak termasuk tanggung jawab pemerintah, karena dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 48 huruf d hanya mengatur untuk kebutuhan dasar saja seperti makanan, tidak barang elektronik dan lain-lain.

Jadi, penjarahan yang terjadi saat bencana menimpa itu hal yang wajar, karena setiap insan butuh bahan pangan untuk mempertahankan hidupnya dan bencana tersebut adalah alasan setiap jiwa terpaksa menjarah makanan. Yang dijarah makanannya, janganlah merasa rugi, ikhlaskanlah, karena suatu saat, yang kalian berikan dengan ikhlas akan digantikan dengan yang lebih baik.

Nafrah Galang Madani

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bandung

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia