x
BREAKING NEWS

Sabtu, 22 Desember 2018

Hukum Mati Solusi Akhiri Korupsi

Korupsi, sebuah kata yang tak asing didengar semua kalangan dinegri ini. Tua, muda, miskin, kaya, semua tau istilah ini sejak dulu. Ibarat seorang pecandu rokok yang mengetahui bahaya rokok tapi belum tau cara untuk menghentikan merokok. Rakyat korban, pemerintah tertekan banyak tikus kantor berkeliaran.

Segelintir orang yang berada sebuah lembaga yang memanfaatkan ini untuk memperkaya diri. Manipulasi koordinasi yang mudah dimana yang terpenting sama-sama untung menjadi alasan untuk saling menutup diri satu sama lain. Faktor desakan yang selalu terucapkan seorang koruptor ketika kasus telah terungkap seperti hal lumrah. Dan seolah olah melakukan korupsi sangat mudah dilakukan dinegeri ini.

Dimana konstitusional negeri ini ditegakan, ketika tidak sedikit para koruptor justru tidak memiliki efek jera meskipun telah menerima hukuman dari negara. Apakah hukum di negara ini kurang tegas? Apakah memang perlu hukuman mati diberikan kepada koruptor? Agar para koruptor berpikir ulang untuk melakukan hal hina tersebut.

Kita mungkin bisa melihat rating kasus korupsi di negara maju, sangatlah minim terjadi. Mungkin kita bisa ikuti langkah-langkah mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Ambil contoh negara besar Tiongkok, pemerintah Tiongkok sejak dipimpin oleh Xi Jinping, rating korupsi dinegri tirai bambu menurun drastis. Presiden Tiongkok benar-benar serius membenahi kasus korupsi ini sehingga yang melakukan korupsi dihukum mati, bahkan banyak para pejabatnya yang merasa dirinya terjerat korupsi melakukan bunuh diri. Mungkin ini keuntungannya dimana efek jera pasti tercapai.

Bagaimana apabila di terapakan dinegeri ini? Hukuman mati bagi para koruptor dinegeri ini dianggap oleh negara ini tidaklah cocok karena kontradiktif dengan hak asasi manusia (HAM) dimana semua orang memiliki hak untuk hidup tanpa interpensi orang lain. Selain itu, hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila sila kedua, "Kemanusian yang adil dan beradab." Selain itu, hukuman mati juga tidak taat dengan Pasal 28A dan 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Memang benar adanya apabila hukuman mati melanggar HAM, maka kita bisa ambil kolerasi bahwa para koruptor bisa jadi menerima hukuman mati ketika ia melakukan mega korupsi karena selain merugikan negara itu juga merugikan rakyat. Hukuman harus lebih tegas dan transparan bila perlu liputan media sampai kedalam sel yang akan ditempati pelaku koruptor. Karena akhir-akhir ini sering terlihat bahwa pelaku koruptor memiliki keistimewaan ketika didalam sel tahanan.

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
made with by incsomnia