Ganjil Genap Yes or No ?

Oleh : Wulan Novita Sari

Kondisi kemacetan Ibukota memang sangat pelik untuk diuraikan. Nyaris setiap hari kemacetan menjadi langgangan warga ibukota. Rasa bosan hampir tiap kali ada. Namun bagaimana lagi. Hal ini sudah menjadi hal wajar di pusat ibukota. Kemacetan tak lagi mengenal kapanpun dan dimanapun tempatnya. Tak peduli jalan sempit ataupun lebar sekaligus. 

Diprediksi kecepatan laju kendaraan beroda dua ataupun beroda empat akan terus menurun. Hingga ke angka yang paling kecil. Mudah bagi kita untuk men-judge penyebabnya. Bisa dari jumlah kendaraan beroda dua yang semakin membludrak. Bahkan tidak seimbang dengan struktur jalan yang semakin sempit tentunya. Disini, banyak warga ibukota mengharapkan tindakan nyata dari Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang bisa memulihkan kemacetan. 

Kembali lagi pada kebijakan ganjil genap. Dilihat dari sisi pandang sebalah kiri. Banyak yang menganggap kebijakan tersebut merupakan kebijakan konyol, Kebijakan kontroversi,  hanya kendaraan berplat tertentu yang bisa lewat. Apalagi diperpanjang. Boleh jadi, kebijakan ini mengambil hak mereka sebagian pengguna jalan. 

Namun, bila dilihat sisi positif. Sudah sepatutnya sistem ganjil genap dilaksanakan dalam konteks pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, Dan menurut perspektif sebagaian orang, Pemerintah  bisa mewujudkannya transportasi publik yang berguna bagi masyarakat umumnya dan warga ibukota khususnya. Jangan sampai muncul anggapan sistem ganjil genap kontroversional yang muncul dari pemerintah. 

Selain mempersiapkan jalur alternative, Pemerintah juga harus membatasi kepemilikan kendaraan bagi penduduk Indonesia. Karena kunci utama sebuah kemacetan adalah kendaraan yang berlebihan. Jika masyarakat dibatasi untuk memiliki mobil, pemerintah juga harus memberikan solusi berupa penambahan angkutan umum yang tentunya nyaman dan aman fasilitasnya untuk digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerataan lahan parkir dan penegasan dalam hukum. Bisa menjadi ancangan pemerintah dalam memperbaiki kondisi buruk ibu kota.

Selain Pemerintah, kita sebagai warga aktif juga harus berpartisipasi dengan hukum atau aturan yang usdah dibuat. Jadi bila keduanya, antara pemerintah dengan warga seimbang pasti akan terbentuk suasana ibukota yang semakin baik pula.