x
BREAKING NEWS

Senin, 27 November 2017

Opini Memilih Milih Warga Dalam Menangani E-KTP



Oleh: Fitriani Rahmawati
Belum ada kepastian sampai saat ini dengan penjelasan E-KTP untuk kedepannya,semenjak terjadinya korupsi yang sampai saat ini belum selesai. Entah sampai kapan pembuatan E-KTP dijalankan kembali. Padahal warga Indonesia sangat membutuhkan sekali E-KTP,karena berguna sekali untuk bekerja,masuk universitas dll. Sampai saat ini pun pemerintah bukannya memberikan solusi untuk kedepannya harus bagaimana dalam menangani E-KTP ,tetapi pemerintah malah tutup mulut dan tidak bekerja untuk membuat E-KTP.

Sampai kapankah pemerintah akan terus semraut dalam menangani E-KTP?. Adakalanya pula segelintiran orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi bisa seenaknya membuat E-KTP dengan cara membayar lebih mahal lagi untuk mempercepat pembuatan E-KTP kepada orang dalam,seharusnya pekerja pusat bisa memberikan penanganan yang sama rata pada warga sekitar bukan membanding-bandingkan warga sekitar.mengapa pemerintah kecamatan selalu membuat E-KTP kepada warga biasa selalu berlarut-larut sampai 1 tahun pun ada yang belum jadi. Tepai mengapa kepada warga yang mempunyai jabatan dan memberikan uang yang lumayan besar,bisa membuat E-KTP hanya dalam 1 hari.

Seharusnya solusi yang bisa dipakai dalam menangani pembuatan E-KTP adalah , pemerintah pusat bisa lebih kerja keras lagi dalam pembuatan E-KTP,dan tidak selalu menunda-nunda dalam pembuatannya. Bukan menjadi alasan bagi mereka karena adanya kasus korupsi yang sekarang sedang ditangani. Seharusnya pemerintah harus sesegera mungkin membuat E-KTP karena itu bisa membuat warga sekitar tidak selalu resah karena E-KTP yang selalu saja tidak ditangani sama sekali. 

Pertama bisa dalam keterbukaan,akuntabilitas,(kedua)perbaikan didalam kemampuan kita untuk menciptakan kepastian dari sisi yang disebut unit cost. Uni cost atau biaya satuan mengacu pada biaya yang dihitung dengan cara membagi keseluruhan dengan jumlah atau kualitas output. Sehingga (dengan begitu) kita bisa mengurangi potensi mark up(penggelembungan nilai anggaran)

Setidaknya pemerintah harus lebih bisa menangani hal yang sekarang sedang terjadi. Bukan menjadikan pekerjaan yang mereka lakukan menjadi gajih buta, karena belum adanya kepastian dari pemerintah pusat tentang masalah E-KTP.


Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati

Bagikan

Posting Komentar

 
Since © 2015 DAKWAHPOS - Media Dakwah Islam Aktual.
Webdesign by Skumfuk Design Studio